Federasi: Persatuan politik sebagian wilayah pemerintahan sendiri di bawah pemerintah pusat

Federasi pertama kali terdefinisikan pada masa kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja.

Pada saat ini, sebuah federasi dikatakan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, yang biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.

Perbedaan dengan negara kesatuan

Negara kesatuan bertentangan dengan negara federasi. Di negara kesatuan, semua sistem pemerintahan sub-nasional dicabut oleh pemerintah pusat. Di negara federasi, semua sistem pemerintahan sub-nasional diberikan oleh pemerintah pusat.

Jenis

Republik Federal

Tahun	Federasi	Unit Federasi	Unit Federasi mayor	Unit Federasi minor
1853	Argentina	Provinsi di Argentina	23 provinsi	1 kota otonomi
1889	Brasil	Negara bagian di Brasil	26 negara bagian (Sebelumnya provinsi, ketika periode monarki pada tahun 1822 hingga 1889)	1 federal distrik and 5,561 munisipalitas
1920	Austria	Negara bagian di Austria	9 Länderatau Bundesländer
1995	Bosnia dan Herzegovina	Divisi di Bosnia dan Herzegovina	2 entitas (out of which one is itself a federation, consisting of 10 cantons)	1 distrik
1949-1950	Republik Indonesia Serikat	Negara bagian di Indonesia	7 Negara	9 Daerah otonomi
1975	Komoro	Kepulauan otonomi di Komoro	3 kepulauan
1995	Ethiopia	Region di Ethiopia	9 regional	2 kota carteran
1949	Jerman	Negara bagian di Jerman	16 Länder atau Bundesländer
1950	India	Negara bagian dan teritori di India	28 negara bagian	7 uni teritori, termasuk wilayah ibu kota nasional
2005	Irak	Kegubernuran di Irak	18 gubernuran, termasuk daerah otonomi Kurdistan.
1821	Meksiko	Negara bagian di Meksiko	31 negara bagian	1 federal distrik
1979	Federasi Mikronesia	Administrasi divisi di Federasi Mikronesia	4 negara bagian
2015	Nepal	Provinsi di Nepal	7 provinsi	77 distrik
1963	Nigeria	Negara bagian di Nigeria	36 negara bagian	1 teritori
1956	Pakistan	Provinsi dan teritori di Pakistan	4 provinsi	4 federal yang wilayah termasuk wilayah ibu kota federal
1991	Rusia	Subjek federal di Rusia	21 republik, 46 oblast, 9 krai, 1 otonomi oblast, 4 otonomi okrug, 2 tingkat kota federal
2011	Sudan Selatan	Negara bagian di Sudan Selatan	10 negara bagian
2012	Somalia	Anggota negara bagian federal di Somalia	18 negara bagian
1956	Sudan	Negara bagian di Sudan	15 negara bagian
1848	Swiss	Kanton di Swiss	20 kanton, 6 bagian kanton
1787	Amerika Serikat	Negara bagian di Amerika Serikat	50 negara bagian	1 federal distrik; 1 teritori tergabung, 13 teritori tidak tergabung
1863	Venezuela	Negara bagian di Venezuela	23 negara bagian	1 federal distrik, 1 federal dependensi

Monarki Federal

Tahun	Federasi	Unit Feredasi	Unit Feredasi mayor	Unit Feredasi minor
1901	Australia	Negara bagian dan teritori di Australia	6 negara bagian	10 territori
1970	Belgia	Divisi di Belgia	3 komunitas, 3 regional
1867	Kanada	Provinsi dan teritori di Kanada	10 provinsi	3 teritori
1963	Malaysia	Negara bagian di Malaysia	13 negara bagian	3 federal teritori
1983	Saint Kitts dan Nevis	Kepulauan/Parish di Saint Kitts dan Nevis	2 kepulauan/14 paroki
1971	Uni Emirat Arab	Emirat di Uni Emirat Arab	7 emirat

Federasi: Persatuan politik sebagian wilayah pemerintahan sendiri di bawah pemerintah pusat

Perbedaan dengan negara kesatuan

Jenis

Republik Federal

Monarki Federal

Lihat pula

Referensi

Tags:

🔥 Trending searches on Wiki Bahasa Indonesia:

Negara Kesatuan	Negara Federal	Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)	Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri)	Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU	UUD daerah tidak terikat dengan UU negara	Perda terikat dengan UU
Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum	Presiden/Raja berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah	Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum
DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR	DPRD (provinsi/negara bagian/dst) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR	DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR
Perda dicabut pemerintah pusat	Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah	Perda dicabut pemerintah pusat
Sentralisasi	Desentralisasi	Semi sentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan pusat	Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat	Bisa interversi dari kebijakan pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung	APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara	APBN dan APBD tergabung
Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan	Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian	Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar	Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Daerah diatur pemerintah pusat	Daerah harus mandiri	Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat	Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat	Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama	Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda	Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama
3 kekuasaan daerah tidak diakui	3 kekuasaan daerah diakui	3 kekuasaan daerah tidak diakui
Hanya hari libur nasional diakui	Hari libur terdiri dari pusat dan daerah	Hanya hari libur nasional diakui
Bendera nasional hanya diakui	Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar	Bendera nasional hanya diakui
Hanya bahasa nasional diakui	Beberapa bahasa selain nasional diakui setiap daerah	Hanya bahasa nasional diakui