Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959: Perintah Presiden Soekarno untuk mengadopsi kembali UUD 1945

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.

Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD '45.

Dekrit No. 150 tahun 1959
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959: Perintah Presiden Soekarno untuk mengadopsi kembali UUD 1945
Presiden Republik Indonesia
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945
Jangkauan teritorialIndonesia
Diterapkan olehSoekarno
Tanggal penerapan5 Juli 1959
Tanggal penandatanganan5 Juli 1959
Tanggal pengumuman5 Juli 1959
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959: Perintah Presiden Soekarno untuk mengadopsi kembali UUD 1945
Dekret Presiden 1959

Latar belakang

Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45.

Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi

. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian terungkap untuk selamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Referensi

  • Riklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  • Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975) 30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 2 (1950–1964) (30 Years of Indonesian Independence: Volume 2 (1950–1964))

Pranala luar

Tags:

Badan KonstituanteDekretIndonesiaKeputusan Presiden (Indonesia)Pemilu 1955SoekarnoUUD '45Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

🔥 Trending searches on Wiki Bahasa Indonesia:

Bank MandiriSuku BaduiCuacaOtoritas Jasa KeuanganPartai Persatuan PembangunanAhmad DahlanTere LiyeKoleksiYusril Ihza MahendraFilm pornoKualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 – Babak Kedua AFCDetik.comDaftar kecamatan dan kelurahan di Kota BandungKesultanan AcehMalukuDaftar kabupaten dan kota di IndonesiaInsesBritania RayaHTim nasional sepak bola Korea SelatanWishnu WardhanaKesultanan UtsmaniyahPersib BandungQKonflik SampitKonferensi Meja BundarFederasi Sepak Bola VietnamYesaya PariadjiKota MakassarLisa (rapper)Perang Teluk IMahyeldiToleransiMasjid Baiturrahman Banda AcehTajikistanPerhutaniPanglima Tentara Nasional IndonesiaHamengkubuwana IXHalaman UtamaSri MulyaniAgama HinduVladimir PutinKalender JawaMahkamah Agung Republik IndonesiaDataTim nasional sepak bola U-20 IndonesiaPertempuran Lima HariJKT48CultuurstelselKualifikasi Piala Asia U-23 AFC 2024SeparatismeNahdlatul UlamaSurat Perintah Sebelas MaretUangHostiHasto KristiyantoReogSarjanaDaftar film terlaris di JepangKesultanan Samudera PasaiPinterestGempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004KhawarijGibran Rakabuming RakaBendera Arab SaudiDewan Keamanan Perserikatan Bangsa-BangsaDinamika (musik)Demokrasi Terpimpin (1959–1965)Taylor SwiftPiala Dunia FIFA 2026SportstarsBahasa ArabTimor LesteTarumanagaraKekhalifahan UmayyahManusiaPerang AcehIbnu SinaKim Soo-hyun🡆 More