Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi

Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) (en) United Nations High Commissioner for Refugees
Data
Nama singkat	UNHCR
Tipe	organization established by the United Nations organisasi antarpemerintah organisasi internasional
Spesialisasi	refugee law dan Bantuan kemanusiaan
Sejak	14 Desember 1950
Tata kelola perusahaan
Kantor pusat	Jenewa
Manajer/direktur	Filippo Grandi (2016–)
Organisasi induk	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Lain-lain
Penghargaan (2015)  Penghargaan Indira Gandhi (1986)  Balzan Prize (1981)  Daftar penerima Nobel Perdamaian (1954)  Daftar penerima Nobel Perdamaian
Situs web	unhcr.org
Sunting di Wikidata • L • B

Sebagai bagian dari PBB, tugas dan fungsi UNHCR tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pengungsi pada 1951, namun selain itu UNHCR juga mengampu mandat dari PBB terkait nasib para pengungsi, artinya setiap pengungsi yang ada di seluruh dunia merupakan tanggungjawab UNHCR. Dalam realisasinya menjalankan mandat tersebut, UNHCR berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan membantu para pengungsi dengan memberikan solusi jangka panjang terkait keberlangsungan hidup mereka.

Bentuk perlindungan dan bantuan yang diberikan UNHCR terhadap para pengungsi salah satunya adalah mencegah para pangungsi mengalami refoulement atau deportasi paksa ke negara asal mereka. Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan UNHCR adalah memverifikasi data para pengungsi secara individu agar mudah diawasi dan diarsipkan datanya sebagai pengungsi yang berada di bawah tanggungjawab UNHCR.

 

Selain memberikan perlindungan, UNHCR juga memberikan bantuan berupa solusi jangka panjang bagi para pengungsi. UNHCR akan menawarkan tiga solusi utama untuk menentukan nasib para pengungsi, tiga solusi itu antara lain: (1) ditempatkan ke negara ketiga yang menjadi tujuan, (2) dikembalikan ke negara asal dengan kemauan sendiri setelah konflik dan krisis di negara asalnya sudah selesai, atau (3) mengintegrasikan para pengungsi dengan penduduk lokal yang menampung mereka. Dalam menentukan keputusannya UNHCR akan mempertimbangkan kebutuhan para pengungsi dan menyesuaikannya dengan negara terkait, sehingga proses pengambilan keputusan dalam memutuskan solusi yang terbaik tidak merugikan pihak manapun.

 

Selama proses penampungan, UNHCR juga bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, seperti menyediakan makanan, air, pakaian, hunian dan fasilitas kesehatan serta pendidikan bagi para pengungsi. Dalam hal menyediakan kamp pengungsi sebagai hunian sementara, UNHCR biasanya akan bekerjasama dengan negara terkait dan melakukan intervensi langsung agar fasilitas-fasilitas di kamp pengungsi menjadi manusawi dan layak untuk ditempati.

Walaupun Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengungsi pada 1951 dan Protokol 1967, tetapi Indonesia tetap membuka diri untuk bekerjasama degan UNHCR terkait masalah pengungsi. Mengingat Indonesia juga sering menjadi negara transit bagi para pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, hingga negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah. UNHCR juga bukan satu-satunya lembaga PBB yang mengurusi para pengungsi di Indonesia, mereka juga dibantu oleh lembaga PBB lainnya, yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Selain IOM, UNHCR juga mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan Kristen, Church World Service (CWS).

UNHCR juga tidak hanya memberikan pendampingan kepada pengungsi di Indonesia, banyak dari pengungsi yang ada di Indonesia kemudian dipulangkan ke negara asal mereka. Pada 2015, UNHCR memulangkan kurang lebih 201.400 orang pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Sudan, dan Somalia. Tetapi pada tahun yang sama pula UNHCR berhasil menyalurkan sebanyak 107.100 orang pengungsi ke negara ketiga yang relatif lebih aman dan maju seperti Kanada, Prancis, Belgia, dan sebagainya.

Banyaknya arus pengungsi ke Indonesia membuat UNHCR dan pemerintah Indonesia mendirikan Rumah Detensi Imigrasi untuk mendata dan menamoung para pengungsi. Di Rumah Detensi Imigrasi yang berada di bawah wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), para pengungsi akan diberikan fasilitas dukungan dari pemerintah Indonesia dan UNHCR agar dapat hidup layak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sambil menunggu kepastian untuk diberangkatkan ke negara ketiga.

• Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa