Kota Terencana Nusantara: Ibu kota Indonesia diresmikan tanggal 17 Agustus 2024

IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan menjadi enklave dari provinsi tersebut, yang mencakup area seluas 2.560 km² (990 sq mi), menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur.

Nusantara
Ibu Kota Terencana
Ibu Kota Nusantara
Kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara
Lambang
Motto:  "Kota Dunia untuk Semua"
Peta
Negara	Indonesia
Dasar hukum pendirian	UU Nomor 3 Tahun 2022 UU Nomor 21 Tahun 2023
Hari jadi	18 Januari 2022; 2 tahun lalu (2022-01-18)
Pemerintahan
• Badan	Otorita Ibu Kota Nusantara
• Kepala Otorita	Bambang Susantono
• Wakil Kepala Otorita	Dhony Rahajoe
Luas
• Total	2.561,42 km2 (988,97 sq mi)
Demografi
• Bahasa	Indonesia
Zona waktu	UTC+8 (Waktu Indonesia Tengah)
Situs web	ikn.go.id

Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.

Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.

Pada April 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, dengan rencana untuk menyelesaikan penilaian situs alternatif potensial untuk ibu kota baru Indonesia pada akhir 2017. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, pemerintah bertekad untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar dari Pulau Jawa. Tak lama setelah rencana itu diumumkan, Joko Widodo mengunjungi dua lokasi alternatif di Kalimantan yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga dekat Palangka Raya di Kalimantan Tengah.

Pada April 2019, rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru diumumkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang memenuhi syarat ibu kota baru, termasuk bebas dari gempa bumi, tsunami dan gunung berapi.

 

Pada 23 Agustus 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota. Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen pada 26 Agustus, Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akan diukir untuk menciptakan kota terencana tingkat provinsi baru di lokasi yang lebih sentral di Indonesia. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar pulau Jawa dan pulau-pulau lain di kepulauan Indonesia serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai hub utama Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya relokasi sebesar Rp466 triliun (US$32,7 miliar) dan bahwa pemerintah bermaksud untuk menutupi 19% dari biaya, sisanya terutama berasal dari kemitraan publik–swasta dan investasi langsung oleh perusahaan milik negara dan sektor swasta. Pada saat yang sama, Rp692 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan Jakarta dari tenggelam dalam dekade berikutnya.

Awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai. Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah parlemen Indonesia). Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, itu berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernur provinsi. Ini juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya.

 

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

Pada tanggal 15 Februari 2022, RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, (PPHN), mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) orde baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.

Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI pada Agustus 2019, 95.7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada tanggal 17 Januari 2022 dalam rapat panitia khusus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara baru akan bernama Nusantara.

Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama.

Desain dan konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh URBAN+ bertajuk Nagara Rimba Nusa dan secara resmi diumumkan pada 23 Desember 2019. Pemerintah berjanji untuk berkolaborasi dalam desain tim pemenang dengan tim peringkat kedua dan ketiga, serta desainer internasional, untuk mempertajam proses desain akhir hingga 2020. Desainer dari setidaknya tiga negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk terlibat dalam desain. Nama yang telah diusulkan sekitar tiga bulan sebelumnya, selaras dengan konsep utama pemenang.

Kota ini dirancang untuk keberlanjutan, menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dikelilingi oleh hutan Kalimantan, itu akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan, mengalokasikan 10% dari wilayahnya untuk produksi pangan.

Konstruksi ditunda sampai setelah kampanye vaksinasi COVID-19 selesai pada Maret 2022.

Pada Maret 2022, Kementerian kembali menyelenggarakan kontes desain pada empat struktur, yaitu Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Kehakiman, dan Kompleks Ibadah Umum di samping Danau Pancasila.

Badan pemerintahan

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kepala Otorita

 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.

Berikut ini adalah daftar kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
No.	Foto	Kepala		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket.	Wakil Kepala	Ref.
1			Bambang Susantono	10 Maret 2022	Petahana	1		Dhony Rahajoe

Wakil Kepala Otorita

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.

Berikut ini adalah daftar wakil kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara
No.	Foto	Wakil Kepala		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket.	Kepala	Ref.
1			Dhony Rahajoe	10 Maret 2022	Petahana	1		Bambang Susantono

 

Nusantara terletak di pantai timur Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Kota ini berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Timur dan memiliki garis pantai di timur hingga Selat Makassar dan di selatan hingga Teluk Balikpapan. Kota ini memiliki lanskap berbukit dan sebelumnya merupakan hutan industri yang konsesinya dimiliki oleh Sukanto Tanoto.

Zonasi

 

Nusantara meliputi area seluas 2.560 km² (990 sq mi), terdiri dari 6.856 km² (2.647 sq mi) ditetapkan sebagai wilayah pusat pemerintahan (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), 56.180 km² (21.690 sq mi) sebagai daerah ibu kota (Kawasan Ibu Kota Negara), dan selebihnya sebagai daerah perluasan ibu kota (Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara). Wilayah metropolitan Nusantara akan mencakup kabupaten dan kota di sekitar Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda.

Untuk mencapai target 80% mobilitas yang didukung oleh transportasi non-pribadi, direncanakan jaringan transportasi umum yang luas di ibu kota baru. Kota ini menekankan pada pembangunan yang padat dan dapat dilalui dengan berjalan kaki dan akan dilayani oleh jaringan jalur bersepeda di seluruh kota, sistem metro yang terdiri dari dua jalur rel, sistem bus rapid transit, dan minibus otonom yang berfungsi sebagai layanan pengumpan.

Layanan kereta api akan menghubungkan ibu kota baru ke jalan tol yang ada di Kota Balikpapan. Sistem kereta api antarkota dan regional baru akan dibangun untuk menghubungkan ibu kota baru dengan kota-kota dan bandara tetangga yaitu Samarinda (Bandara Internasional Samarinda) dan Kota Balikpapan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk jaringan kereta api Trans Kalimantan yang menghubungkan seluruh sisi Pulau Kalimantan di Indonesia dengan layanan kereta api.

Bandar udara baru yang terletak di Penajam, akan berfungsi sebagai bandar udara internasional utama ke Nusantara. Sebuah jalan tol yang direncanakan akan dibangun menghubungkan kawasan pusat pemerintahan ke bandar udara, 47 km (29 mi) jauhnya. Itu juga akan dilayani oleh bandar udara tetangga yaitu Bandar Udara Internasional Samarinda yang berlokasi di Samarinda, kota tetangga ibu kota baru, dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.

Untuk pertama kalinya, otorita Ibu Kota Nusantara menggelar upacara pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, tanggal 17 Agustus 2023. Upacara ini dipimpin oleh Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangkaian acara tersebut, TNI di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 114 meter, sebagai bentuk semangat nasionalisme mengawal pembangunan IKN. Upacara perdana ini dilaksanakan sejak pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah, dan dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk perwakilan kementerian atau lembaga pemerintah pusat, TNI-Polri, unsur pemerintahan daerah sekitar wilayah Otorita IKN, tokoh adat, dan lainnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada suatu siaran pers pada 12 Januari 2022 mengkritik pendirian Nusantara, termasuk mulai dari penetapan dasar hukumnya yaitu UU No. 3 Tahun 2022. Undang-undang tersebut dinilai disahkan dengan cepat dan dengan paksa, hanya ada 40 hari sejak panitia khusus untuk UU dibentuk pada 7 Desember 2021 hingga target persetujuan di rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Walhi juga mengkritik diubahnya tata tertib DPR agar dapat membuat 56 orang menjadi anggota panitia khusus, yang sebelumnya hanya diatur maksimal 30 orang. Walhi membandingkan pengesahan UU itu serupa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang, "... tidak melibatkan semua unsur masyarakat ... ."

Pada 30 Mei 2022, organisasi masyarakat di Kalimantan Timur memberikan pernyataan kritik terhadap pelaksanaan pembangunan Nusantara. Iwan AS dari Solidaritas Rakyat Kalimantan Timur menyatakan kekhawatirannya kepada pemerintah pusat atas wacana penempatan 100.000 pekerja ke kawasan Nusantara kala itu. Artha Mulya dari Majelis Organisasi Daerah Nasional dan Viko Januardy dari Koalisi Pemuda IKN mengkritik bahwa tidak ada pemberian informasi secara jelas dari pemerintah tentang jumlah kuota pekerja lokal yang ditempatkan di IKN. Pada awal Maret 2024, Tempo.co melaporkan adanya surat dari Otorita IKN yang diterima oleh warga di Pemaluan, Penajam Paser Utara yang meminta agar rumah warga dirubuhkan karena tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Nusantara meskipun rumah warga di Pemaluan tersebut telah dihuni puluhan tahun.

• Ibu kota Indonesia
• Otorita Ibu Kota Nusantara
• Wawasan Nusantara