Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020: Unjuk rasa 2019-2020 di India

Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan India diajukan oleh kabinet Uni pada 4 Desember 2019 dan kemudian disahkan oleh kedua majelis Parlemen pada 11 Desember 2019, mengubah RUU tersebut menjadi Undang-Undang Parlemen.

Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019
Protes mahasiswa Jamia Millia Islamia, lukisan menentang CAA, demonstran menghentikan lalu lintas jalan.
Tanggal	4 Desember 2019 - masih berlangsung
Lokasi	India
Sebab	Pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 Pengesahan Daftar Nasional Warga Negara India Kebrutalan polisi di universitas
Tujuan	Pencabutan Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 Pembatalan Daftar Nasional Warga Negara India Penyelidikan independen terhadap Kepolisian Delhi atas kebrutalan polisi
Metode	Demonstran: Pembelotan sipil, unjuk rasa, Satyagraha, mogok makan, vandalisme, aktivisme internet Pemerintah: Polisi anti huru hara, pembatasan akses Internet, jam malam, pembatasan transportasi, pemberlakuan Pasal 144
Status	Masih berlangsung Pasal 144, jam malam, pemutusan akses Internet diberlakukan di berbagai tempat di India. Tentara India dikerahkan di Assam. Pasukan paramiliter dikerahkan di berbagai tempat di India.
Pihak terlibat
Pemerintah India Angkatan Darat India Assam Rifles Kepolisian Cadangan Pusat Pasukan Pengamanan Perbatasan Sashastra Seema Bal Kepolisian Delhi Kepolisian Uttar Pradesh Kepolisian Assam berbagai pasukan kepolisian lainnya Didukung oleh: Partai Bharatiya Janata Demonstran di seluruh India Demonstran mahasiswa Warga India Timur Laut Himpunan Mahasiswa Assam (AASU) Federasi Mahasiswa India Federasi Pemuda Demokratis India Didukung oleh: Kongres Nasional India Partai Komunis India (Marxis) Partai Komunis India Dravida Munnetra Kazhagam Liga Muslim India All India Trinamool Congress Partai Kongres Nasionalis All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen
Tokoh utama
Narendra Modi Perdana Menteri Amit Shah Menteri Urusan Dalam Negeri (Tidak ada pemimpin tersentralisasi) Mamata Banerjee (Ketua Menteri Bengal Barat) Priyanka Gandhi Kanhaiya Kumar Sitaram Yechury Yogendra Yadav
Jumlah korban
Korban jiwa	25 (termasuk 3 anak-anak)
Terluka	175(per 16 Desember 2019)
Tertawan	3.000+ (per 17 Desember 2019)

Aksi protes dimulai di Assam pada 4 Desember 2019, setelah RUU diajukan di parlemen. Kemudian, unjuk rasa meluas di seluruh India Timur Laut, dan kemudian semua kota besar di India. Pada 15 Desember, polisi dengan paksa menyerbu kampus Universitas Jamia Millia Islamia, tempat aksi protes terjadi, dan menahan para mahasiswa. Lebih dari dua ratus mahasiswa terluka dan sekitar seratus mahasiswa ditahan semalam di kantor polisi. Kebrutalan polisi itu dikritik secara luas, dan mengakibatkan unjuk rasa di seluruh India sebagai tanggapan atas kebrutalan tersebut.

Protes itu telah menyebabkan lebih dari seribu orang ditangkap dan 23 korban tewas. 2 anak laki-laki di bawah usia 18 tahun termasuk yang dilaporkan tewas karena tembakan polisi di Assam sementara itu anak berusia 8 tahun tewas di Varanasi. Undang-undang tersebut dikritik dan disebut tidak konstitusional oleh beberapa pengacara seperti Soli Sorabjee, Markandey Katju, P Chidambaram, Abhishek M Singhvi, Ashish Goel, dan Suhrith Parthasarathy. Beberapa organisasi masyarakat mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung India untuk menyatakan UU itu ilegal.

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 (CAA) adalah UU parlemen India yang mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 untuk memberikan jalan menuju kewarganegaraan India bagi para imigran ilegal yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014. UU tersebut tidak menyebutkan Muslim dan tidak menawarkan manfaat kelayakan yang sama kepada para imigran Muslim. UU tersebut juga berupaya untuk melonggarkan persyaratan tempat tinggal di India untuk mendapat kewarganegaraan dengan naturalisasi dari 11 tahun menjadi 5 tahun bagi para imigran tersebut.

Oposisi parlemen mengklaim bahwa CAA membungkam identitas kelompok Muslim dengan menyatakan India sebagai tempat perlindungan yang disambut baik oleh semua komunitas agama lain, dan bahwa CAA berupaya menetapkan kelompok Muslim secara hukum sebagai warga negara kelas dua India dengan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok lain dan karenanya melanggar Pasal 14 Konstitusi India yang menjamin hak fundamental untuk kesetaraan bagi semua orang.

Para pengkritik Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa karena Daftar Nasional Warga Negara India (NRC), umat Islam dapat menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan sementara CAA akan dapat melindungi orang-orang dengan identitas Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi atau Kristen sebagai sarana untuk menyediakan kewarganegaraan India jika mereka gagal membuktikan bahwa mereka adalah warga negara India di bawah persyaratan ketat NRC. Beberapa kritikus menuduh bahwa itu adalah upaya yang disengaja untuk mencabut hak pilih warga Muslim yang sejalan dengan ideologi Hindutva dari Partai Bharatiya Janata yang berkuasa. Menteri Urusan Dalam Negeri Amit Shah sebelumnya telah menetapkan batas waktu untuk implementasi NRC di seluruh negeri dengan menyatakan bahwa latihan tersebut akan diluncurkan sebelum pemilihan Lok Sabha 2024.

Pengesahan UU tersebut menyebabkan unjuk rasa di India. Baik kelompok Muslim dan sekuler telah memprotes, menuduh adanya pendiskriminasian agama melalui UU tersebut. Orang-orang Assam dan negara-negara timur laut lainnya terus memprotes karena khawatir bahwa imigran ilegal dari Bangladesh di wilayah mereka akan diizinkan tinggal, karena banyak migran dari Bangladesh adalah orang Hindu Bengali.

Undang-undang tersebut secara langsung berlawanan dengan pasal 5 dari Persetujuan Assam tahun 1985. Undang-undang tersebut dikritik oleh organisasi-organisasi liberal di seluruh India, dimana Kongres Nasional India dan partai-partai politik besar lainnya menentangnya. Negara bagian Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Benggala Barat, Punjab, dan Kerala menolak untuk menerapkannya. Liga Muslim India kemudian mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung India untuk menyatakan RUU itu ilegal.

Ada juga kekhawatiran yang muncul tentang kurang dimasukkannya beberapa negara non-muslim di negara tetangga India, seperti Sri Lanka, dimana Shiv Sena dan beberapa tokoh agama khawatir tentang status kewarganegaraan dari warga Hindu berbahasa Tamil yang diizinkan menetap secara hukum di Tamil Nadu karena diskriminasi di negara kepulauan itu., serta Nepal dan Bhutan, yang pada negara kedua dituduh mendiskriminasi umat Hindu melalui masyarakat yang hanya beragama Buddha. Pengungsi Tibet dari Tiongkok juga dikecualikan dari rancangan undang-undang tersebut meskipun ada kekhawatiran yang terus menerus.

Dalam negeri

Video luar

Defying bans, shutdowns, Indians protest en masse against citizenship law (France 24)

 

Setelah RUU itu diusulkan pada 4 Desember 2019, aksi unjuk rasa yang disertai kekerasan meletus di Assam, terutama di Guwahati, dan daerah lain di negara bagian tersebut. Protes reaksioner juga diadakan di beberapa kota metropolitan di seluruh India, termasuk Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, dan Mumbai.

Sebagai reaksi, unjuk rasa juga diadakan di universitas-universitas di seluruh India, termasuk Universitas Cotton, Universitas Gauhati, IIT Bombay, Universitas Presidensi, Jamia Millia Islamia, Universitas Osmania, Universitas Delhi, Universitas Panjab dan Universitas Muslim Aligarh.

Pada 16 Desember, unjuk rasa menyebar ke seluruh India dengan demonstrasi yang terjadi di setidaknya 17 kota termasuk Chennai, Jaipur, Bhopal, Lucknow dan Puducherry. Di Maharashtra, mahasiswa Institut Ilmu Sosial Tata dan Universitas Mumbai di Mumbai, Universitas Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada di Aurangabad dan Universitas Savitribai Phule Pune (SPPU) di Pune melakukan unjuk rasa solidaritas dengan rekan-rekan mereka di Jamia Millia Islamia dan Universitas Muslim Aligarh. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang berafiliasi dengan SPPU dan anggota organisasi seperti Persatuan Mahasiswa Nasional India, Federasi Mahasiswa India dan Yuvak Kranti Dal ikut serta dalam unjuk rasa tersebut.

Pada 19 Desember, polisi memberlakukan pasal 144 dengan melarang aksi protes di beberapa tempat di India, yaitu sebagian dari ibukota Delhi, Uttar Pradesh, dan beberapa daerah di negara bagian Karnataka, termasuk kota Bangaluru. Polisi di Chennai menolak memberikan izin untuk aksi demonstrasi itu. Sebagai akibat dari penetapan larangan tersebut, ratusan orang ditahan, di antaranya adalah Ramachandra Guha, Sitaram Yechury, Yogendra Yadav, Umar Khalid, Sandeep Dikshit, Tehseen Poonawalla dan D Raja. Meskipun takut ditahan, puluhan ribu orang melakukan protes di Hyderabad, Patna, Chandigarh, Mumbai dan kota-kota lain. Kelompok masyarakat sipil, partai politik, mahasiswa, aktivis dan warga biasa menggunakan platform media sosial untuk meminta masyarakat turun ke jalan dan memprotes secara damai.

Pada hari yang sama, 2 orang tewas di Mangaluru, dan 1 tewas di Lucknow akibat ditembak peluru tajam. Pemerintah India juga memblokir internet serta layanan seluler di sebagian ibukota Delhi.

Assam

Setelah RUU itu diajukan pada 4 Desember 2019, protes kekerasan meletus di Assam, terutama di Guwahati, dan daerah lain di negara bagian. Reuters mencatat protes di negara bagian ini adalah yang paling keras dalam beberapa hari terakhir, dan menambahkan bahwa setidaknya dua orang tewas. Bangunan dan stasiun kereta api dibakar. Para pengunjuk rasa marah karena undang-undang baru akan memungkinkan ribuan imigran non-muslim berbahasa Bengali dari Bangladesh, untuk menjadi warga negara India, sehingga mempengaruhi lingkungan politik dan budaya Assam. Ribuan anggota dan pekerja dari Serikat Mahasiswa Assam (AASU) dan 30 organisasi adat lainnya, seniman, aktivis budaya negara berkumpul di tanah Latasil di ibu kota Assam untuk melakukan protes terhadap UU tersebut. Polisi Assam kemudian menahan sekretaris jenderal, penasihat AASU dan lebih dari 1.000 pemrotes di Guwahati saat mereka melakukan demonstrasi.

Di Dispur, beberapa ribu pengunjuk rasa menghancurkan barikade polisi untuk memprotes di depan gedung Dewan Legislatif Assam. Demonstrasi juga diadakan di Agartala.

Akses ke Internet dibatasi di Assam oleh pemerintah. Jam malam juga diumumkan di Assam dan Tripura karena protes tersebut, dan tentara dikerahkan karena pengunjuk rasa menentang jam malam itu. Layanan kereta api ditangguhkan dan beberapa maskapai penerbangan mulai melepaskan biaya penjadwalan ulang atau pembatalan di area tersebut. Pejabat melaporkan bahwa setidaknya dua orang tewas setelah bentrokan dengan polisi di Guwahati, Assam. Pada tanggal 15 Desember pejabat Sekolah Tinggi dan Rumah Sakit Medis Gauhati menyatakan bahwa Ishwar Nayak meninggal pada malam tanggal 14 Desember dan Abdul Alim meninggal pada tanggal 15 Desember pagi. Keduanya masuk rumah sakit setelah menderita luka tembak.

Surat kabar berbahasa Assam telah meliput secara luas protes yang sedang berlangsung terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 di seluruh negara bagian tersebut. Pada hari Jumat, semua surat kabar memuat laporan kekerasan selama protes berlangsung dari seluruh negara bagian. Laporan-laporan tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan juga mendapat sorotan di semua surat kabar di samping laporan-laporan perusakan di berbagai tempat.

Delhi

Pada hari Sabtu, 14 Desember, ribuan agitator masuk ke Jalan Jantar Mantar, mengisi ruang yang diperkirakan setengah ukuran lapangan sepak bola, karena banyak demonstrasi terjadi menolak CAA di Delhi.

Pada 15 Desember, di Delhi dekat New Friends Colony, tiga bus Delhi Transport Corporation dibakar.

Pada 16 Desember, Priyanka Gandhi memimpin aksi protes diam-diam di Gerbang India bersama dengan sekitar tiga ratus pekerja kongres untuk menunjukkan solidaritas dengan para mahasiswa Jamia Millia Islamia.

Jamia Millia Islamia

Pada 13 Desember, mahasiswa Universitas Jamia Millia Islamia melakukan aksi ke Gedung Parlemen untuk memprotes CAA. Mereka dicegah oleh polisi yang menggunakan pentungan dan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Lima puluh mahsiswa ditahan oleh polisi setelah bentrokan itu. Menurut para mahasiswa, polisi menyerang para demonstran dengan batu dan tongkat, di mana beberapa mahasiswa terluka. Para mahasiswa kemudian membalas dengan batu dan bentrokan pun terjadi. Polisi membantah tuduhan yang mengklaim bahwa setelah para pemrotes dicegah untuk maju terus, mereka menyerang polisi dengan batu terlebih dahulu. Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan mereka.

Pada pagi hari tanggal 15 Desember, lebih dari dua ribu mahasiswa Jamia bergabung dalam aksi protes terhadap CAA di Delhi. Badan Mahasiswa Jamia Milia dan Asosiasi Guru Jamia Millia Islamia (JTA) mengutuk kekerasan yang terjadi pada hari yang sama di Delhi dan menyatakan bahwa tidak ada mahasiswa atau guru yang terlibat dalam kekerasan tersebut.

Pada pukul 18.46 waktu setempat tanggal 15 Desember, ratusan petugas polisi secara paksa menyerbu kampus Jamia tanpa izin dari pihak perguruan tinggi. Polisi menggunakan pentungan dan gas air mata terhadap mahasiswa yang memprotes. Hampir seratus mahasiswa ditahan oleh polisi Delhi dan dibebaskan pada pukul 03.30 pagi keesokan harinya. Adegan mahasiswa diseret dan diserang oleh polisi ditayangkan dalam berita media massa. Mahaiswa dari seluruh Delhi melakujan perlawanan. Sekitar dua ratus orang terluka dan dirawat di AIIMS dan Rumah Sakit Keluarga Kudus.

Pada tanggal 16 Desember, dua mahasiswa Jamia dirawat di Rumah Sakit Safdarjung dengan luka-luka peluru yang dialami selama protes pada tanggal 15 Desember. Salah satu korban, M. Tamin menyatakan bahwa ia tidak berpartisipasi dalam protes dan melewati daerah tersebut dengan sebuah sepeda motor, ketika polisi tiba-tiba memukuli para pengunjuk rasa dan dia ditembak di kaki oleh Polisi dari jarak dekat. Para dokter yang merawatnya menyatakan bahwa luka-luka itu adalah luka tembak. Polisi menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan penembakan tersebut.

Universitas tersebut ditutup hingga 5 Januari 2020 dan warga diminta untuk meninggalkan kampus. Wakil rektor universitas menyatakan bahwa mereka akan mengajukan kasus pengadilan terhadap polisi menuntut penyelidikan tentang bagaimana polisi masuk ke lingkungan universitas dan menyerang para mahasiswa.

Odisha

Anggota komunitas Muslim dari berbagai negara bagian, pemimpin petani, aktivis mahasiswa, dan pemimpin Dalit turun ke jalan di Odisha, melakukan protes damai untuk menuntut agar Undang-Undang Kewarganegaraan India yang diamandemen dan Daftar Nasional Warga Negara India tidak diimplementasikan di Negara Bagian. Mereka berbaris dari Masjid Satyanagar menuju kediaman Ketua Menteri Naveen Patnaik. Mereka mengajukan memorandum kepada Ketua Menteri dan Gubernur Ganeshi Lal.

Tripura

Tripura juga mengalami aksi protes menentang CAA. Bersama dengan Assam, internet juga dimatikan di Tripura.

Sikkim

Para pemuda dan mahasiswa dari Universitas Sikkim yang bergabung dalam aksi protes menentang Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan kecaman atas kematian para demonstran di Assam dan perlakuan keras terhadap para siswa yang memprotes UU tersebut pada Sabtu, 14 Desember. Ada juga kekhawatiran tentang penghapusan Pasal 371 (F) dari Konstitusi India yang melindungi hak-hak masyarakat lokal Sikkim dan tuntutan untuk pengenalan Izin Jalur Dalam di Sikkim.

Tamil Nadu

Pada 16 Desember, protes menentang CAA diselenggarakan oleh organisasi Muslim dan partai-partai politik, di distrik Tirupathur, Tamil Nadu. patung Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah dibakar, akibatnya lebih dari 100 orang ditahan oleh polisi. Aksi yang memprotes CAA dan serangan terhadap para mahasiswa di Delhi juga diadakan oleh para mahsiswa dari Sekolah Tinggi Hukum Pemerintahan di Katpadi dan Sekolah Tinggi Seni Negeri di Tiruvannamalai.

Sebuah aksi protes rencananya diadakan di Valluvar Kottam di Chennai pada tanggal 19 Desember pukul 15.00 IST (UTC+05:30). Akan tetapi, izin polisi untuk protes ini dicabut.

Pada 20 Desember, aktor Kollywood Siddharth, penyanyi T.M Krishna dan 600 orang lainnya ditahan karena demonstrasi anti-CAA di Valluvar Kottam di Chennai.

Uttar Pradesh

Protes terjadi di Aligarh, Kanpur, Bareilly, Varanasi dan Lucknow. Mahasiswa Universitas Hindu Banaras juga memprotes untuk mendukung mahasiswa AMU dan Jamia. Pada 19 Desember, pemerintah melarang perkumpulan umum di seluruh negara bagian tersebut untuk mencegah protes lebih lanjut di negara bagian itu. Akses ke internet dibatasi di distrik Azamgarh selama 2 hari, setelah aksi protes berlangsung selama 2 hari di daerah tersebut. Di Lucknow beberapa bus, mobil, van media, dan sepeda motor dibakar. Seorang pengunjuk rasa bernama Mohammad Vakil meninggal karena luka tembak di perut.

Pada 20 Desember, korban tewas akibat aksi demonstrasi ini bertsmbah 6 orang di distrik yang berbeda. Aktivis hak asasi manusia di Uttar Pradesh, mengatakan polisi setempat melakukan penggerebekan di rumah dan kantor mereka untuk mencegah mereka merencanakan demonstrasi baru. Menurut Press Trust of India (PTI), jumlah korban tewas dari protes Jumat di 13 distrik Uttar Pradesh meningkat menjadi 11 orang.

Pada 21 Desember, protes keras terhadap UU itu dan tindakan keras polisi meletus di seluruh negara bagian di beberapa distrik termasuk Rampur dan Aligarh ketika jumlah korban tewas naik menjadi 16 orang. Di Rampur, pemogokan massal (bandh) diserukan oleh pengunjuk rasa bahkan ketika pasal 144 berlaku di wilayah tersebut dan internet tetap ditangguhkan, kemudian bentrokan pecah antara pengunjuk rasa dan polisi, yang mengakibatkan cedera pada beberapa orang. Di Kanpur, sebuah pos polisi dibakar di tengah bentrokan antara demonstran dan polisi. Sekitar 705 orang ditangkap di seluruh negara bagian, di mana 102 orang telah membuat pernyataan yang tidak menyenangkan dan memposting konten yang tidak menyenangkan di berbagai platform media sosial. Layanan internet juga dihentikan di kota-kota besar di Uttar Pradesh, mengikuti perintah pemerintah negara bagian tersebut.

Mau

Pada 16 Desember, sebagai respon terhadap tindakan keras polisi di Universitas Jamia Millia di Delhi dan Universitas Muslim Aligarh atas Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan, bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa terjadi di daerah Dakshintola di Mau, Uttar Pradesh di mana setidaknya lima belas kendaraan (termasuk kendaraan polisi) dibakar dan dilempari batu. Polisi terpaksa menembak ke udara dan menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Sebagian dari kantor polisi di daerah Mirza Hadipura distrik Mau dibakar. Menurut hakim distrik setempat, para pengunjuk rasa kecewa dengan tindakan polisi di Universitas Jamia.

Universitas Muslim Aligarh (AMU)

 

Pada 15 Desember, aksi protes menentang CAA terjadi di luar kampus Universitas Muslim Aligarh. Pada malam tanggal 15 Desember, petugas polisi secara paksa menyerbu kampus Universitas Muslim Aligarh dan menyerang para siswa. Setidaknya 60 siswa terluka termasuk presiden Serikat Mahasiswa. Akses ke internet dibatasi di wilayah tersebut oleh pemerintah kabupaten tersebut. Universitas ditutup dari 15 Desember hingga 5 Januari 2020. Pada malam hari tanggal 17 Desember, polisi membebaskan 26 orang (termasuk 8 mahasiswa) kareba ikatan pribadi. Mereka ditangkap dengan tuduhan kekerasan.

Universitas Nadwa

Para mahasiswa Universitas Nadwa di Lucknow saat melakukan protes di dalam kampus berencana melakukan aksi long march, tetapi polisi mengunci gerbang kampus dari luar untuk mencegah aksi yang direncanakan. Bentrokan antara polisi dan mahasiswa yang terkunci di dalam kampus pun terjadi. Para petugas polisi memukuli para mahasiswa dengan tongkat seperti yang terlihat di rekaman televisi.

Kerala

Pada 16 Desember, koalisi Front Demokrat Kiri (LDF) yang berkuasa dan koalisi oposisi parlementer dari Front Demokrat Bersatu (UDF) mengorganisir aksi mogok makan bersama di Lapangan Martir Thiruvananthapuram. Ketua Menteri Pinarayi Vijayan mengatakan bahwa Kerala akan "berdiri bersama untuk melawan rancangan jahat pemerintah Modi yang merusak kepercayaan sekuler India, menyebut Undang-Undang Amendemen Warga sebagai" anti konstitusional dan anti rakyat". Pemimpin Oposisi Ramesh Chennithala mengamati bahwa perjuangan lain untuk kemerdekaan diperlukan untuk menyelamatkan konstitusi dari 'kekuatan fasis'.

Kota Kozhikode pada hari Senin mengalami sejumlah protes terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat mengenai jalan untuk menentang hal yang mereka sebut sebagai undang-undang diskriminatif. Ada juga protes terhadap aksi polisi malam sebelumnya di kampus Jamia Millia di ibukota nasional juga. Ratusan siswa berpartisipasi dalam 'Long March' yang diselenggarakan oleh komite distrik Kozhikode dari Federasi Mahasiswa India, dari Perguruan Tinggi Politeknik Pemerintah Kerala hingga Mananchira, pada sore hari.

Pada 17 Desember, Partai Sosial Demokrat India (SDPI) dan organisasi sekutu melakukan hartal melawan CAA. Bus Perusahaan Transportasi Jalan Negara Kerala (KSRTC) dirusak dalam aksi protes tersebut. Polisi Kerala telah menahan hampir 233 orang sehubungan dengan hartal itu.

Gujarat

Pada 17 Desember, lima mahasiswa ditangkap oleh polisi Gujarat karena diduga membuat grafiti menentang Undang-Undang Kewarganegaraan. Menurut polisi, para mahasiswa (semuanya berusia awal 20 tahun) dari jurusan Seni Rupa Universitas Maharaja Sayajirao telah membuat grafiti yang bertuliskan "no CAB Modi", tetapi alih-alih huruf 'o' dalam kalimat para siswa membuat simbol swastika. Coretan itu dibuat di lokasi-lokasi yang termasuk markas polisi, Lingkaran Kala Ghoda, dinding paviliun Fatehgunj dan dinding sebuah asrama dekat Sekolah Rosary. Keluhan polisi didaftarkan pada 16 Desember karena "menggunakan kata-kata yang provokatif dan memalukan untuk melukai perasaan orang-orang dari satu komunitas dan menyebabkan kekerasan, dan juga merusak properti publik". Polisi dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa "Mereka menggunakan slogan-slogan dengan simbol-simbol tertentu dalam grafiti mereka untuk dengan sengaja melukai sentimen keagamaan dari suatu komunitas tertentu dan mempengaruhi perdamaian publik dan menyebabkan kerusuhan terhadap anggota suatu komunitas. Mereka juga merusak barang-barang publik." Polisi sudah menangkap lima dan dua mahasiswa yang melarikan diri sedang digeledah.

Pada 19 Desember 2019, aksi demonstrasi damai dilakukan di beberapa tempat di Ahmedabad seperti Lal Darwaja, Jamalpur, Juhapura, Mirzapur, Shah E Alam, Nehrunagar. Demonstrasi damai di daerah Roza Shah-e-Alam berujung ricuh setelah polisi turun tangan untuk membubarkan massa. Polisi menggunakan gas air mata untuk melawan pelemparan batu sambil mencoba membubarkan 2.000 demonstran.

Pada 19 Desember 2019, aksi unjuk rasa dan pemogokan terjadi di beberapa kota di Gujarat termasuk Vadodara, Palanpur, Chhapi, Shahera, Godhra, Borsad, Wankaner, Morbi dan Modasa. Pasal 144 diberlakukan di distrik Gir Somnath.

Telangana

Pada tanggal 16 Desember, protes terdiri dari ribuan mahasiswa dari lembaga-lembaga besar seperti Universitas Hyderabad, Universitas Osmania dan Universitas MANU menuntut pencabutan UU kewarganegaraan, terjadi di Hyderabad.

Pada 21 Desember, banyak aksi protes terjadi di Hyderabad yang diselenggarakan oleh mahasiswa, LSM, dan berbagai partai politik. Kepolisian Hyderabad menyatakan bahwa aksi protes tetap berjalan damai. Tuntutan yang menyerukan diakhirinya sikap diam Ketua Menteri, K. Chandrashekar Rao juga disuarakan, dimana partainya, Telangana Rashtra Samithi telah memberikan suara menentang RUU di parlemen.

Bihar

Pada hari Rabu, 17 Desember, poster-poster yang menggambarkan Kepala Menteri Bihar, Nitish Kumar "hilang" didirikan sebagai bentuk protes di Patna. Nitish Kumar dikritik karena diam atas Undang-Undang Kewarganegaraan. sementara partainya, Janata Dal (United), mendukung rancangan undang-undang di kedua Gedung Parlemen sebagai bagian dari aliansi dengan Partai Bharatiya Janata. Ahli strategi partai JD (U) Prashant Kishor, juru bicara partai Pavan Verma dan MLC Gulam Rasool Balyawi juga menyuarakan ketidakpuasan atas sikap partai terhadap CAA.

Pada hari Kamis 19 Desember, bandh diserukan oleh partai-partai komunis di Bihar, didukung oleh sejumlah partai kecil, di mana para pengunjuk rasa memblokir lalu lintas kereta api dan jalan sebagai protes terhadap Undang-Undang tersebut dan usulan implementasi nasional NRC. Di Patna, para aktivis yang tergabung dalam All India Students Federation dan All India Students Association masuk ke Terminal Rajendra Nagar dan berjongkok di rel yang mengganggu perjalanan kereta selama sekitar setengah jam lebih awal di pagi hari. Lalu lintas dipulihkan setelah para pengunjuk rasa diusir oleh personel CRPF. Gangguan baru terlihat di stasiun itu sekitar pukul 10.00 IST ketika ratusan aktivis Partai Jan Adhikar Loktantrik membakar ban di jalan yang berdekatan dengan Terminal Rajendra Nagar sementara beberapa dari mereka berjongkok di rel.

Pada hari Sabtu, 21 Desember, "Bihar bandh" diserukan oleh Rashtriya Janata Dal, di mana para pendukung bandh dilaporkan berjongkok di rel kereta api di distrik Araria dan Champaran Timur. Di Nawada, para pendukung bandh berdemonstrasi di Jalan Raya Nasional 31 tempat roda dibakar di atas jalan untuk mengganggu pergerakan kendaraan, sementara di Vaishali, jalan raya diblokir dengan bantuan kerbau. Di Patna, ratusan pendukung partai memasuki stasiun lathis dan kereta api dan terminal bus dengan bendera partai, tetapi diusir oleh polisi. Di Darbhanga, pekerja RJD dan pendukungnya memprotes peti mati, sloganeering terhadap kepala menteri Bihar Nitish Kumar dan pemerintah pusat.

Pada hari Senin, 23 Desember, protes menentang UU Kewarganegaraan (CAA) dan juga pemberlakuan NRC di seluruh India berlanjut di Bihar. Ribuan orang turun ke jalan di setengah lusin distrik yaitu Bhagalpur, Patna, Samastipur, Darbganga, hamparan Timur dan Araria. Ribuan demonstran menentang gelombang dingin seperti situasi, mengadakan aksi long march, dharna dan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut pembatalan CAA dan NRC.

Madhya Pradesh

Larangan perkumpulan umum (Pasal 144) diumumkan di 44 distrik Madhya Pradesh pada 19 Desember. Pemimpin Partai Kongres Arif Masood memimpin prosesi diam-diam dengan ratusan demonstran di Panna. Pada 19 Desember, di Khandwa, polisi menolak para demonstran untuk melakukan aksi, setelah itu dilaporkan terjadi pelemparan batu. Polisi menggunakan langkah-langkah kontrol massa yang keras. Protes dilaporkan berujung ricuh di Jabalpur, menyebabkan jam malam diberlakukan di empat batas kantor polisi. Di Bhopal, ratusan orang berkumpul di Iqbal Maidan di mana mereka melakukan protes diam-diam dengan duduk berkelompok empat untuk mematuhi Pasal 144. Anggota Partai Bharatiya Janata memberlakukan gherao di kantor kolektorat di Satna karena penolakan pemerintah negara bagian untuk menerapkan CAA di negara bagian.

Jharkhand

Aksk protes diadakan di Ranchi dan Jamshedpur dengan adanya partisipasi berbagai organisasi hak-hak masyarakat suku yang juga menimbulkan kekhawatiran bahwa Adivasi menikmati hak tanah berdasarkan tradisi dan sebagian besar tanah mereka berada di tangan para kepala desa, karenanya akan sulit bagi mereka untuk menunjukkan kepemilikan individu atas tanah untuk NRC.

Haryana

Pada 19 Desember, sebuah aksi unjuk rasa di bawah nama "Pawai Harmoni Komunal" dilakukan di Kurukshetra.

Maharashtra

Berbagai LSM dan mahasiswa, yang didukung oleh Kongres, Partai Kongres Nasionalis dan Front Demokratik Kiri bersama-sama membentuk sebuah front dengan nama Hum Bharat Ke Log mengadakan aksi protes pada 19 Desember, di kawasan August Kranti Maidan. Di Mumbai, beberapa selebritis termasuk Farhan Akhtar, Swara Bhaskar, Huma Qureshi, Raj Babbar, Sushant Singh, Javed Jaffrey, Aditi Rao Hydari, Parvathy Thiruvothu, Konkona Sen Sharma, Nandita Das, Arjun Mathur dan pembuat film Anurag Kashyap, Rakeysh dan Omprash Saeed Mirza bergabung di tempat pelaksanaan aksi protes. Polisi Mumbai telah mengerahkan lebih dari 2.500 polisi untuk memantau dan mengendalikan sekitar 20.000 pengunjuk rasa.

Pada tanggal 20 Desember, protes atas Undang-Undang dan usulan implementasi Daftar Nasional Warga India telah menyebar ke pedesaan Maharashtra dengan insiden vandalisme dan pelemparan batu. Di Pune, ribuan orang dari lebih dari 30 pakaian Muslim dan Dalit menggelar muk morcha (unjuk rasa diam). Di Kolhapur, sebuah aksi protes dari kiri, pakaian Ambedkarite dan Muslim digelar di dekat Kantor Distrik di tengah penyebaran keamanan yang ketat, sementara protes dilancarkan di distrik Sangli.

Rajasthan

Pada 22 Desember, Ketua Menteri Ashok Gehlot memimpin aksi protes yang disebut Samvidhan Bacho rally menentang undang-undang kewarganegaraan yang diamandemen dan menuntut pencabutan UU tersebut karena melanggar konstitusi dan merupakan upaya untuk memecah belah negara atas nama agama. Aksi ini dihadiri oleh hampir 300.000 orang dan didukung oleh berbagai pihak termasuk Partai Aam Aadmi, Rashtriya Lok Dal dan Janata Dal (Sekuler).

Luar negeri

 

Komunitas Assam di London melakukan aksi protes di depan Komisi Tinggi India di London, serta Mahatma Gandhi Memorial di Washington, D.C.

Demonstrasi juga terjadi di Universitas Harvard dan Institut Teknologi Massachusetts di Amerika Serikat, di mana para mahasiswa mengadakan demonstrasi menentang tindakan keras polisi yang di Universitas Jamia Milia Islamia. Aksi protes juga berlangsung di Berlin dan direncanakan terjadi di Zürich.

Hingga tanggal 27 Desember 2019, 19 orang meninggal dunia dalam protes CAA di Uttar Pradesh, 3 orang meninggal dunia di Karnataka dan 5 orang di Assam. Ketiga negara bagian tersebut dikuasai oleh BJP. Secara keseluruhan 25 orang meninggal dunia di seluruh wilayah India. Dengan 19 orang meninggal dan 1.246 orang ditangkap berdasarkan 372 FIR yang berada di negara bagian tersebut, Uttar Pradesh adalah negara bagian yang terkena dampak paling parah oleh penindakan polisi terbesar di India.

• Dipanjal Das, 23, Assam
• Sam Stafford, 17, Assam
• Abdul Amin, 23, Assam
• Ishwar Nayak, 25, Assam
• Azizul Haque, 45, Assam

19 Desember

• Mohammad Wakeel, 25, Uttar Pradesh
• Jaleel Kudroli, 49, Karnataka
• Nausheen, 23, Mangaluru, Karnataka

20 Desember

• Arif (25), Zaheer (40), dan Moshin (25) dari Meerut, Uttar Pradesh
• Anas (22) dan Sulaiman (26) dari Daerah Nehtaur, Bijnor, Uttar Pradesh
• Noor-e-Alam di Muzaffarnagar, Uttar Pradesh

21 Desember

• Mohammad Bilal, 27, dan Shehroz, 22, Sambhal, Uttar Pradesh.

Akibat dari aksi demonstrasi ini, tidak ada permainan yang mungkin dilakukan pada hari keempat pertandingan bola kriket antara Assam dan Services di Piala Ranji 2019-20 karena aksi demonstrasi ini. KTT India-Jepang di Guwahati, yang seharusnya dihadiri oleh Shinzō Abe juga dibatalkan.

Sementara itu, Amerika Serikat, Britania Raya, Israel, Kanada, Prancis, dan Uni Emirat Arab mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warganya yang mengunjungi wilayah timur laut India, memberitahu warga mereka untuk "berhati-hati". Kepala Menteri negara bagian India di Benggala Barat, Punjab, Kerala, Madhya Pradesh, dan Chhattisgarh mengatakan mereka tidak akan menerapkan hukum tersebut.

Transportasi

Beberapa perjalanan kereta dan setidaknya 700 penerbangan ditunda dan lebih dari 20 diantaranya dibatalkan sebagai akibat dari demonstrasi. Dilaporkan bahwa Indian Railways menderita kerugian senilai ₹ 85 crore (US$11,9 juta atau setara Rp. 166 juta) dalam bentuk kerusakan properti karena aksi protes. Pada 20 Desember, Kerala State Road Transport Corporation menangguhkan semua layanan bus ke Mangaluru, sementara banyak bus perusahaan itu terblokir di Kerala.

Pada 19 dan 20 Desember, beberapa stasiun Metro Delhi ditutup sebagai langkah pencegahan.

Komunikasi

Pemerintah memberlakukan pemblokiran akses internet di negara bagian Assam dan Tripura, lima distrik di Benggala Barat, Bhopal, Dakshina Kannada serta sebagian Delhi. Layanan internet seluler dan SMS ditangguhkan di beberapa tempat di Uttar Pradesh seperti Lucknow, Ghaziabad, Bareilly, Meerut dan Allahabad.

Tiongkok

Harian Rakyat, sebuah surat kabar resmi Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok membenarkan tindakan keras Tiongkok dengan alasan penutupan internet India. Surat kabar itu mengatakan bahwa India tidak ragu-ragu untuk mematikan internet di dua negara bagiannya ketika ada ancaman signifikan terhadap keamanan nasionalnya dan karenanya, regulasi internet yang diperlukan merupakan pilihan yang wajar dan praktik normal negara berdaulat untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, "Orang-orang sekarat karena undang-undang ini. Mengapa ada keharusan untuk melakukan ini ketika, selama 70 tahun, mereka hidup bersama sebagai warga negara tanpa masalah?".

Pakistan

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan bahwa ‘Kebijakan pemerintahan Modi dapat menyebabkan krisis pengungsi yang besar'.

India

Gerakan massa dan demonstrasi mendukung RUU Kewarganegaraan India 2019 diadakan di New Delhi, Mumbai, Nagpur, Bangalore, Dehradun dll. Unjuk rasa di Kolkata dipimpin oleh Jagat Prakash Nadda, presiden nasional BJP yang menjabat dan dihadiri oleh para pengungsi Hindu dari Pakistan dan Bangladesh. Protes terhadap CAA dikutuk dalam demonstrasi ini dan memuji Narendra Modi karena telah mengambil keputusan mengenai CAA. Sembilan organisasi Jain turut serta untuk mendukung CAA pada 20 Desember 2019, mereka bertemu politisi BJP Sanjay Tandon untuk berterima kasih padanya dan BJP atas Amandemen tersebut. Sebuah rapat umum diadakan di Bangalore bernama "India Mendukung CAA" pada 22 Desember 2019. Pada 23 Desember 2019, para dokter di Kolkata dan orang-orang di Patna mengadakan demonstrasi untuk mendukung Undang-Undang tersebut.