Provinsi Di Indonesia: Pembagian administratif tingkat satu di Indonesia

Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.

Provinsi di Indonesia
Kategori	Pembagian administratif tingkat pertama dalam negara kesatuan
Letak	Indonesia
Dibentuk	18 Agustus 1945 (dengan jumlah 8 provinsi)
Jumlah wilayah	38 (termasuk 9 daerah khusus/istimewa)
Penduduk	Tersepi: 517.623 jiwa (Papua Selatan) Teramai: 43.053.732 jiwa (Jawa Barat)
Luas	Tersempit: 664 km2 (DKI Jakarta) Terluas: 153.564 km2 (Kalimantan Tengah)
Pemerintahan	Gubernur
Pembagian administratif	Kabupaten dan kota

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.

Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Daya Papua Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan

Lambang	Nama	Kode	Singkatan		Ibu kota	Gubernur	Hari jadi	Dasar UU	Tingkat II		Wilayah
			ISO	Umum					Kab.	Kota
	Aceh	11	ID-AC	—	Banda Aceh	Achmad Marzuki	Tak ada	24/1956 44/1999$) 11/2006#)	18	5	Sumatra
	Bali	51	ID-BA	—	Denpasar	Sang Made Mahendra Jaya	14 Agustus 1958	15/2023	8	1	Nusa Tenggara
	Banten	36	ID-BT	—	Serang	Al Muktabar	4 Oktober 2000	23/2000	4	4	Jawa
	Bengkulu	17	ID-BE	—	Bengkulu	Rohidin Mersyah	18 November 1968	9/1967	9	1	Sumatra
	Daerah Istimewa Yogyakarta	34	ID-YO	DIY	Yogyakarta	Hamengkubuwana X	13 Maret 1755	3/1950 13/2012$)	4	1	Jawa
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	31	ID-JK	DKI Jakarta	Tak ada	Heru Budi Hartono	22 Juni 1527	1/1956 29/2007#)	1	5	Jawa
	Gorontalo	75	ID-GO	—	Gorontalo	Ismail Pakaya	5 Desember 2000	38/2000	5	1	Sulawesi
	Jambi	15	ID-JA	—	Jambi	Al Haris	6 Januari 1957	18/2022	9	2	Sumatra
	Jawa Barat	32	ID-JB	Jabar	Bandung	Bey Triadi Machmudin	19 Agustus 1945	10/2023	18	9	Jawa
	Jawa Tengah	33	ID-JT	Jateng	Semarang	Nana Sudjana	19 Agustus 1945	11/2023	29	6	Jawa
	Jawa Timur	35	ID-JI	Jatim	Surabaya	Khofifah Indar Parawansa	12 Oktober 1945	12/2023	29	9	Jawa
	Kalimantan Barat	61	ID-KB	Kalbar	Pontianak	Harisson Azroi	28 Januari 1957	9/2022	12	2	Kalimantan
	Kalimantan Selatan	63	ID-KS	Kalsel	Banjarbaru	Sahbirin Noor	14 Agustus 1950	8/2022	11	2	Kalimantan
	Kalimantan Tengah	62	ID-KT	Kalteng	Palangka Raya	Sugianto Sabran	23 Mei 1957	14/2023	13	1	Kalimantan
	Kalimantan Timur	64	ID-KI	Kaltim	Samarinda	Isran Noor	9 Januari 1957	10/2022	7	3	Kalimantan
	Kalimantan Utara	65	ID-KU	Kaltara	Tanjung Selor	Zainal Arifin Paliwang	25 Oktober 2012	20/2012	4	1	Kalimantan
	Kepulauan Bangka Belitung	19	ID-BB	Babel	Pangkalpinang	Ridwan Djamaluddin	21 November 2000	27/2000	6	1	Sumatra
	Kepulauan Riau	21	ID-KR	Kepri	Tanjungpinang	Ansar Ahmad	24 September 2002	25/2002	5	2	Sumatra
	Lampung	18	ID-LA	—	Bandar Lampung	Arinal Djunaidi	18 Maret 1964	14/1964	13	2	Sumatra
	Maluku	81	ID-MA	—	Ambon	Murad Ismail	19 Agustus 1945	13/2023	9	2	Maluku
	Maluku Utara	82	ID-MU	Malut	Sofifi	Abdul Ghani Kasuba	12 Oktober 1999	46/1999	8	2	Maluku
	Nusa Tenggara Barat	52	ID-NB	NTB	Mataram	Lalu Gita Ariadi	17 Desember 1958	20/2022	8	2	Nusa Tenggara
	Nusa Tenggara Timur	53	ID-NT	NTT	Kupang	Ayodhia Kalake	20 Desember 1958	21/2022	21	1	Nusa Tenggara
	Papua	91	ID-PA	—	Jayapura	Ridwan Rumasukun	27 Desember 1949	12/1969 21/2001#)	8	1	Papua
	Papua Barat	92	ID-PB	Pabar	Manokwari	Paulus Waterpauw	12 Oktober 1999	45/1999 35/2008#)	7	0	Papua
	Papua Barat Daya	—	—	PBD	Sorong	Muhammad Musa'ad	Tak ada	29/2022 2/2021#)	5	1	Papua
	Papua Pegunungan	95	ID-PE	Papeg	Jayawijaya	Nikolaus Kondomo	Tak ada	16/2022 2/2021#)	8	0	Papua
	Papua Selatan	93	ID-PS	Pasel	Merauke	Apolo Safanpo	Tak ada	14/2022 2/2021#)	4	0	Papua
	Papua Tengah	94	ID-PT	Pateng	Nabire	Ribka Haluk	Tak ada	15/2022 2/2021#)	8	0	Papua
	Riau	14	ID-RI	—	Pekanbaru	Syamsuar	9 Agustus 1957	19/2022	10	2	Sumatra
	Sulawesi Barat	76	ID-SR	Sulbar	Mamuju	Zudan Arif Fakrulloh	22 September 2004	26/2004	6	0	Sulawesi
	Sulawesi Selatan	73	ID-SN	Sulsel	Makassar	Bahtiar Baharuddin	19 Oktober 1669	4/2022	21	3	Sulawesi
	Sulawesi Tengah	72	ID-ST	Sulteng	Palu	Rusdy Mastura	23 September 1964	6/2022	12	1	Sulawesi
	Sulawesi Tenggara	74	ID-SG	Sultra	Kendari	Andap Budhi Revianto	27 April 1964	7/2022	15	2	Sulawesi
	Sulawesi Utara	71	ID-SA	Sulut	Manado	Olly Dondokambey	23 September 1964	5/2022	11	4	Sulawesi
	Sumatera Barat	13	ID-SB	Sumbar	Padang	Mahyeldi Ansharullah	1 Oktober 1945	17/2022	12	7	Sumatra
	Sumatera Selatan	16	ID-SS	Sumsel	Palembang	Herman Deru	15 Mei 1946	9/2023	13	4	Sumatra
	Sumatera Utara	12	ID-SU	Sumut	Medan	Hassanudin	15 April 1948	8/2023	25	8	Sumatra

Catatan
#) Undang-undang yang mengatur status otonomi khusus suatu daerah otonom yang menjadi daerah khusus.
$) Undang-undang yang mengatur sifat keistimewaan suatu daerah otonom yang menjadi daerah istimewa.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah:

• Aceh yang memiliki kekhususan utama sebagai penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi penyelenggaraan dan kebijakan-kebijakan daerah;
• Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki kekhususan utama sebagai ibu kota negara Indonesia; serta
• Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang memiliki kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang-orang asli Papua.

Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah

• Aceh yang memiliki keistimewaan utama berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, peradatan, dan pendidikan; serta
• Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Gubernur yang bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwana dan Wakil Gubernur yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.

Sejarah perkembangan daerah provinsi dapat berupa pemekaran dan penggabungan provinsi, pengintegrasian ke dalam Indonesia dan pelepasan wilayah dari Indonesia, atau peningkatan atau penurunan status keistimewaan/kekhususan provinsi.

Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang

Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi (provincie) dan 3 kegubernuran (gouvernement).

Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (yang penamaannya diganti menjadi "syuu" oleh pemerintah militer Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.

Periode kemerdekaan Indonesia

Era revolusi nasional

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU). Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya:

• Sumatera, yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Hasan.
• Borneo (Kalimantan), yang dikepalai oleh Pangeran Mohammad Noor.
• Jawa Barat, yang dikepalai oleh Sutardjo Kertohadikusumo.
• Jawa Tengah, yang dikepalai oleh Soeroso.
• Jawa Timur, yang dikepalai oleh Ario Soerjo.
• Celebes (Sulawesi), yang dikepalai oleh Sam Ratulangi.
• Maluku, yang dikepalai oleh Johannes Latuharhary.
• Sunda Kecil, yang dikepalai oleh I Gusti Ketut Pudja.

Kemudian dalam perkembangannya, terbentuk pula dua daerah istimewa, yakni:

• Daerah Istimewa Surakarta, berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Pakubuwana XII dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesunanan Surakarta Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 September 1945. Namun, keberadaan Daerah Istimewa Surakarta kemudian dibekukan sejak tanggal 15 Juli 1946, oleh karena pergolakan di dalam daerah tersebut dan dengan tidak berjalannya pemerintahan lokal secara efektif, dan menjadi daerah keresidenan biasa.
• Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hamengkubuwana IX dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI pada tanggal 5 September 1945.

 

Indonesia juga sempat memecah provinsi Sumatera menjadi 3 wilayah provinsi pada tanggal 15 April 1948. Provinsi-provinsi tersebut ialah:

• Sumatera Utara, yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.
• Sumatera Tengah, yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
• Sumatera Selatan, yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung.

Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".

Era Republik Indonesia Serikat

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu:

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa". Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan.

Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I". Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.

 

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:

1956

• Kalimantan dipecah menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
• Aceh dimekarkan dari Sumatera Utara.

1957

• Kalimantan Tengah dimekarkan dari Kalimantan Selatan.

1958

• Sumatera Tengah dipecah menjadi Jambi, Riau dan Sumatera Barat.
• Sunda Kecil dipecah menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

1959

• Aceh mendapat status "daerah Istimewa".
• Kota Jakarta dinaikkan statusnya menjadi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1960

• Sulawesi dipecah menjadi Sulawesi Utara–Tengah dan Sulawesi Selatan–Tenggara.

1961

• Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat status "daerah khusus".

1963

• Wilayah Irian Barat (sekarang Papua) menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi.

1964

• Lampung dimekarkan dari Sumatera Selatan.
• Sulawesi Utara–Tengah dipecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
• Sulawesi Selatan–Tenggara dipecah menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Era Orde Baru

 

Pada masa Orde Baru, satu-satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967.

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.

Pada tahun 1976, wilayah Timor Portugis diintegrasikan menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi dan bernama Timor Timur.

Era Reformasi

Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci, mengokohkan pembagian tingkat pertama atas wilayah Indonesia sebagai "provinsi".

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:

1999

• Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan dikelola sementara oleh PBB.
• Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) dimekarkan dari Irian Jaya (sekarang Papua).
• Irian Jaya Tengah (sekarang Papua Tengah) dimekarkan dari Irian Jaya (sekarang Papua).
• Maluku Utara dimekarkan dari Maluku.

2000

• Banten dimekarkan dari Jawa Barat.
• Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Sumatera Selatan.
• Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara.

2001

• Aceh diberikan status "daerah khusus".
• Papua diberikan status "daerah khusus".

2002

• Kepulauan Riau dimekarkan dari Riau.

2003

• Pembentukan Papua Tengah dibatalkan dan wilayahnya dikembalikan ke Papua.

2004

• Sulawesi Barat dimekarkan dari Sulawesi Selatan.

2008

• Papua Barat diberikan status "daerah khusus".

2012

• Kalimantan Utara dimekarkan dari Kalimantan Timur.

2022

• Papua Tengah kembali dimekarkan dari Papua.
• Papua Pegunungan dimekarkan dari Papua.
• Papua Selatan dimekarkan dari Papua.
• Papua Barat Daya dimekarkan dari Papua Barat.

Statistik

Bekas provinsi

Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada, tetapi sekarang telah hilang dari daftar. Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil pemekaran

Berikut ini merupakan provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya.

 

Fakta-fakta

Sejak kemerdekaan Indonesia dengan delapan provinsi awal didirikan, hanya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku yang secara penggunaan nama masih ada dan dipakai hingga saat ini, meskipun beberapa provinsi mengalami penyusutan wilayah karena pemekaran provinsi. Hanya Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya masih tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini.

Sementara Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan secara de facto pernah berdiri daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari wilayah otonom Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Namun karena gejolak yang terjadi di dalam daerah tersebut, status Daerah Istimewa Surakarta dicabut hingga akhirnya kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, walaupun sampai saat ini status kedudukan Daerah Istimewa Surakarta masih diperdebatkan.

Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sama sekali belum pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan pemekaran maupun penggabungan suatu wilayah. Sementara itu, Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil telah habis dipecah dan menjadi provinsi-provinsi lain.

Wilayah Timor Portugis sempat bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

• Daftar provinsi di Indonesia — kumpulan daftar provinsi
• Kabupaten dan kota di Indonesia
• Pembagian administratif Indonesia
• Pemekaran daerah di Indonesia
• Sejarah provinsi di Indonesia
• Demografi Indonesia