Lembaran Negara Republik Indonesia

Dalam bahasa Belanda, penerbitan ini disebut staatsblad, lebih lengkapnya Het Staatsblad van Nederlandsch-Indië pada zaman Hindia Belanda dan Het Staatsblad van Indonesië pada masa peralihan. Pada era demokrasi liberal, pernah dikenal sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat, akan tetapi, setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali disebut Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ini merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Masa kolonial

• Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek van Strafrecht (WvSr), kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
• Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (BW), kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
• Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Wetboek van Koophandel voor Indonesië (WvK), kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Stb. 1849-63 tentang Reglement op de Rechtsvordering (RV), kini dikenal sebagai Reglemen Acara Perdata.

Masa kemerdekaan

• LNRI Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan LNRI Nomor 3039 (Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial).
• LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209 (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).
• LNRI Tahun 1983 No 36 (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).