Hasil pencarian
lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian, dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara... |
Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban... |
kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk: 1. menginvestigasi... |
bagian iklan dari kebijakan tersebut akan dikembalikan ke versi awal pada bulan Oktober 2010. The Verge menulis tentang kebijakan itu juga, bagaimanapun... |
Supersemar yang menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi landasan... |
kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini... |
Abu Bakar ash-Shiddiq (kategori Galat CS1: tidak memiliki penulis atau penyunting) untuk pertama kalinya. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Muhamad, seperti penolakannya untuk mencopot... |
Keamanan yang dalam keadaan perang berubah menjadi Dewan Pertahanan. Dewan Keamanan mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden, memberi pertimbangan soal... |
sistem kontrol digunakan untuk menghubungkan mesin untuk audit dan tujuan keamanan, biasanya dalam jaringan area luas dari beberapa lokasi dan ribuan mesin... |
Perang Dunia I (kategori Galat CS1: tidak memiliki penulis atau penyunting) penempatan awak di "tempat aman" (standar yang tidak dimiliki sekoci). Akhirnya, pada awal 1917, Jerman menerapkan kebijakan peperangan kapal selam tak... |
Anies Baswedan (bagian Kebijakan) deprecated ) untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland... |
Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, atas berbagai fakta dan pertimbangan, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang diketua oleh hakim... |
Orde Baru (bagian Kebijakan ekonomi) Baru melakukan langkah-langkah: Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966... |
Israel tidak menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dan mengambil kebijakan yang ambigu dengan tidak mengakui ataupun membantah kepemilikan senjata... |
2 Desember 1950) adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yang menjabat dari 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Sebelumnya... |
membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian... |
ideologis yang jelas, dan "reputasi untuk tidak bertindak dalam isu-isu kebijakan penting". Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari... |
guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap... |
NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan... |
semua kalangan, baik pejabat maupun petugas keamanan. Ia dilaporkan biasa mengobrol dengan petugas keamanan di PBB sewaktu merokok di luar gedung. Ia wafat... |