Politik Mongolia

Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen. Dan Kehakiman bersifat independen dari eksekutif dan legislatif.

Lahirnya perestroika di Uni Soviet dan gerakan demokrasi di Eropa Timur membuat masyarakat Mongolia menginginkan hal serupa. Pada 10 Desember 1989 di pagi hari, demonstrasi pro-demokrasi pertama dilakukan di depan Pusat Kebudayaan Pemuda di Ulan Bator. Di sana, Tsakhiagiin Elbegdorj mengumumkan pembentukan Persatuan Demokratik Mongolia. Selama bulan berikutnya, aktivis dari 13 pemimpin pro-demokrasi terus mengadakan demonstrasi, unjuk rasa dan mogok makan, serta mogok kerja bagi guru dan buruh. Para aktivis semakin banyak mendapat dukungan dari rakyat Mongolia, baik di ibu kota maupun pedesaan. Setelah demonstrasi ribuan orang di tengah suhu di bawah nol derajat di ibu kota serta pusat provinsi, Politbiro Partai Rakyat Revolusioner Mongolia (PRRM) (sekarang Partai Rakyat Mongolia) yang merasa ditekan akhrinya dipaksa untuk bernegosiasi dengan para pemimpin gerakan demokrasi. Jambyn Batmönkh, ketua Politbiro PRRM memutuskan untuk membubarkan Politbiro dan mengundurkan diri pada tanggal 9 Maret 1990. Dengan demikian membuka jalan untuk pemilu multi-partai pertama di Mongolia. Tsakhiagiin Elbegdorj mengumumkan berita ini kepada demonstran yang berkumpul di Sükhbaatar Square pada pukul 10 malam pada hari itu setelah negosiasi antara pemimpin PRRM dan Persatuan Demokratik Mongolia. Hasilnya, Mongolia menjadi negara pertama di Asia yang sukses mentransisikan pemerintahan dari komunis menuju demokrasi. Elbegdorj menjabat sebagai Pemimpin Persatuan Demokratik Mongolia tahun1989-1997.

Sebagai hasil dari gerakan demokrasi yang menyebabkan Revolusi Mongolia 1990, pada Mei 1990 konstitusi diamendemen, menghapus peranan PRRM sebagai kekuatan utama di dalam negeri, melegalkan partai oposisi, membuat badan legislatif, dan mendirikan kantor presiden.

Pemilu multi-partai pertama Mongolia untuk Khural Agung Rakyat (parlemen) diselenggarakan pada 29 November 1990. PRRM memenangi 85% dari kursi. Khural Agung Negara pertama kali rapat pada 3 September dan memilih presiden (PRRM), wakil presiden (PDS, Partai Demokrat Sosial), perdana menteri (PRRM), dan 50 anggota Baga Khural (majelis rendah). Wakil presiden juga merupakan ketua Baga Hural. Pada bulan November 1991, Khural Agung Rakyat memulai pembahasan mengenai konstitusi baru dan diadopsi pada tanggal 13 Januari 1992. Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1992. Selain mendirikan Mongolia sebagai negara independen, berdaulat dan menjamin sejumlah hak-hak dan kebebasan, konstitusi baru merestrukturisasi legislatif, dengan mendirikan badan legislatif satu kamar Khural Agung Negara.

Konstitusi 1992 menyatakan bahwa presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat bukan oleh parlemen seperti pada konstitusi sebelumnya. Pada bulan Juni 1993, petahana Punsalmaagiin Ochirbat memenangkan pemilihan presiden, mencalonkan diri dari partai oposisi pro-demokrasi.

 

Sebagai lembaga legislatif tertinggi, Khural Agung Negara berwenang untuk menetapkan dan mengubah undang-undang, membahas kebijakan dalam dan luar negeri, meratifikasi perjanjian internasional, dan menyatakan keadaan darurat. Khural Agung Negara memiliki 76 anggota. Mereka dipilih secara langsung dari setiap distrik dari tahun 1992-2012. Sejak pemilihan parlemen pada tahun 2012, sistem voting paralel mulai digunakan. 48 anggota parlemen dipilih dari distrik dan 28 sisanya dipilih secara nasional dengan menggunakan perwakilan proporsional. Anggota Khural Agung Negara memilih ketua dan wakil ketua dari masing-masing partai atau koalisi di pemerintahan dan menjabar selama 4 tahun.

Sampai Juni 1996, partai dominan di Mongolia adalah Partai Rakyat Revolusioner Mongolia (PRRM). Presiden Mongolia saat itu adalah Punsalmaagiin Ochirbat (Partai Demokrat) yang menjabat dari tahun 1990-1997. Ochirbat adalah anggota PRRM sampai tahun 1990 tetapi ia pindah ke Partai Demokrat setelah revolusi demokratik.

Tsakhiagiin Elbegdorj, ketua umum Partai Demokrat, memimpin Koalisi Persatuan Demokrat dan memenangi pemilihan parlemen tahun 1996 dengan memperoleh 50 dari 76 kursi parlemen. Koalisi ini berkuasa dari tahun 1996 sampai 2000. Mendsaikhany Enkhsaikhan, manajer kampanye Koalisi menjabat sebagai Perdana Menteri dari tanggal 7 Juli 1996 sampai 23 April 1998. Pada tahun 1998, sebuah klausul dalam konstitusi telah dihapus yang melarang anggota parlemen untuk menjabat sebagai menteri. Dengan demikian, pada tanggal 23 April 1998, Parlemen memilih (61-6) Elbegdorj, ketua Koalisi sebagai Perdana Menteri. Elbegdorj dijatuhi mosi tidak percaya di Parlemen setelah ditekan oleh PRRM dan digantikan oleh Janlavyn Narantsatsralt (Partai Demokrat) pada tanggal 9 Desember 1998. Janlavyn Narantsatsralt menjabat sebagai Perdana Menteri selama delapan bulan sampai pengunduran dirinya pada bulan Juli 1999. Rinchinnyamyn Amarjargal menjadi ketua Partai Demokrat dan menjabat sebagai Perdana Menteri dari 30 Oktober 1999 sampai 26 Agustus 2000.

Pada tahun 1997, Natsagiyn Bagabandi (PRRM) terpilih sebagai Presiden pada pemilihan presiden tahun 1997. Ia terpilih kembali sebagai Presiden pada tahun 2001 dan menjabat hingga tahun 2005.

Pada pemilihan parlemen 2000 PRRM kembali berkuasa di parlemen dan pemerintahan.

Pada pemilu tahun 2004, kekuatan politik utama di Mongolia terbagi menjadi dua – Koalisi Partai Demokrat dan Partai Tanah Air dan PRRM. Dengan demikian diperlukan suatu koalisi di Mongolia untuk membentuk pemerintahan. Koalisi pro-demokrasi dan PRRM berkoalisi untuk pertama kalinya dalam sejarah Mongolia. Pada 20 Agustus 2004, Elbegdorj menjadi Perdana Menteri Mongolia untuk kedua kalinya dengan memimpin pemerintahan koalisi.

Di tahun 2005, Nambaryn Enkhbayar (PRRM) terpilih sebagai Presiden Mongolia.

PRRM memenangkan 46 dari 76 kursi pada pemilihan parlemen 2008. Partai Demokrat meraih 27 kursi dengan tiga kursi sisanya diraih oleh partai kecil dan independen. PRRM membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Demokrat meskipun PRRM memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri di parlemen.

Pada pemilihan presiden 24 Mei 2009, calon dari Partai Demokrat Tsakhiagiin Elbegdorj menang dari petahana Nambaryn Enkhbayar. Tsakhiagiin Elbegdorj menjadi presiden pada 18 Juni 2009. Elbegdorj adalah presiden Mongolia pertama yang tidak pernah menjadi anggota Partai Rakyat Revolusioner Mongolia dan presiden pertama yang mengenyam pendidikan di negara Barat.

Pada tahun 2010, Partai Rakyat Revolusioner Mongolia mengubah namanya menjadi Partai Rakyat Mongolia. Setelah kekalahannya dalam pilpres 2009, Nambaryn Enkhbayar mendirikan sebuah partai politik baru dan menamakannya Partai Rakyat Revolusioner Mongolia pada tahun 2010. Enkhbayar menjadi ketua partai ini.

Pada bulan Juni 2012, Partai Demokrat memenangkan pemilihan parlemen dan memperoleh mayoritas kursi di Parlemen. Partai Demokrat membentuk koalisi dengan Partai Hijau dan Koalisi Keadlian karena tidak memiliki cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan sendiri. Rincian anggota parlemen sebagai berikut: 35 dari Partai Demokrat, 26 dari Partai Rakyat Mongolia, 11 dari Koalisi Keadilan, 2 dari Partai Hijau, dan 3 independen.

Petahana Tsakhiagiin Elbegdorj, memenangkan pemilihan presiden pada 26 Juni 2013, dan disumpah sebagai Presiden Mongolia untuk periode kedua pada tanggal 10 Juli 2013. Dengan demikian, sejak tahun 2012, Partai Demokrat telah berkuasa di kepresidenan dan pemerintahan.

 

Presiden adalah Kepala Negara, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Kepala Dewan Keamanan Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun dan dibatasi dua periode. Konstitusi memberikan presiden wewenang untuk mengusulkan perdana menteri, pembubaran pemerintah, mengusulkan RUU, memveto keseluruhan atau sebagian undang-undang (Khural Agung Negara dapat membatalkan veto dengan dua pertiga suara dari anggota), dan mengeluarkan dekret. Dalam kekosongan kursi kepresidenan, Ketua Khural menjadi penjabat presiden hingga pelantikan presiden baru terpilih.

Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang memiliki masa jabatan empat tahun. Presiden menunjuk Perdana Menteri setelah pemilu dan juga menunjuk menteri atas usulan Perdana Menteri, atau jika ternyata tidak mampu mencapai konsensus mengenai masalah ini dengan Presiden, dalam seminggu, maka ia akan menyampaikannya ke Khural Agung Negara agar kabinet dapat ditunjuk. Kabinet terdiri dari tiga belas kementerian. Pembubaran pemerintahan terjadi setelah Perdana Menteri mengundurkan diri, pengunduran diri setengah dari anggota kabinet secara bersamaan, atau setelah Khural Agung Negara memilih untuk melakukan mosi tidak percaya.

Kementerian

• Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, dan Pariwisata
• Luar Negeri
• Keuangan
• Kehakiman
• Konstruksi dan Pembangunan Kota
• Pertahanan
• Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengetahuan
• Energi
• Kesehatan dan Olahraga
• Makanan dan Pertanian
• Industri
• Tenaga Kerja
• Pertambangan
• Pengembangan Populasi dan Kesejahteraan Sosial
• Transportasi

Khural Agung Negara (Ulsyn Ikh Hural dalam bahasa Mongolia) adalah lembaga legislatif satu kamar yang beranggotakan 76 orang, yang dibagi menggunakan sistem perwakilan proposional. 48 anggota dipilih sesuai dengan distrik dan 28 sisanya dipilih secara nasional. Anggota Khural memilih ketua dan waikl ketua dari setiap partai atau koalisi di pemerintahan dan menjabat selama empat tahun.

Konstitusi baru memberikan kewenangan bagi Dewan Peradilan Umum untuk memilih hakim dan melindungi haknya.Mahkamah Agung merupakan lembanga peradilan tertinggi. Hakim dinominasikan oleh Dewan Peradilan Umumu, disetujui oleh Khural Negara Agung, dan dilantik oleh Presiden. Mahkamah Agung berwenang untuk meninjau semua keputusan pengadilan di bawahnya—tidak termasuk putusan mahkamah khusus—melalui banding dan memberikan penafsiran resmi untuk seluruh hukum kecuali konstitusi.

Pengadilan khusus perdata, pidana, dan tata usaha negara ada di semua tingkat dan tidak tunduk pada pengawasan Mahkamah Agung. Pemerintah daerah memastikan bahwa pengadilan ini mematuhi keputusan presiden dan Khural Agung Negara. Sistem Pengadilan tertinggi berada di Mahkamah Konstitusi Mongolia, yang terdiri dari sembilan anggota, termasuk ketua, dilantik untuk masa jabatan enam tahun, dengan yurisdiksi hanya untuk penafsiran konstitusi.

Mongolia dibagi dalam 21 Aimag (provinsi) dan tiga munisipalitas/kota (khot): Arkhangai, Bayan-Ölgii, Bayankhongor, Bulgan, Darkhan-Uul, Dornod, Dornogovi, Dundgovi, Govi-Altay, Govisümber, Khentii, Khovd, Khövsgöl, Ömnögovi, Orkhon, Övörkhangai, Selenge, Sükhbaatar, Tov, Uvs, Zavkhan.

Khurals daerah ada di setiap 21 aimag dan ibu kota, Ulan Bator.

• Hubungan luar negeri Mongolia
• Bendera Mongolia

• Situs resmi Kantor Presiden Mongolia Diarsipkan 2015-10-29 di Wayback Machine.
• Situs resmi Kantor Parlemen Mongolia
• Situs resmi Pemerintah Mongolia Diarsipkan 2011-06-12 di Wayback Machine.
• Panduan Erik Herron untuk Politik di Eropa Timur dan Tengah serta Eurasia Diarsipkan 2006-07-02 di Wayback Machine.