Prabowo Subianto: Menteri Pertahanan RI ke-26, Presiden RI Terpilih 2024-2029

Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019. Ia menikahi putri kedua mendiang Presiden Soeharto, Titiek Soeharto, pada tahun 1983. Pada tahun 1998, ia diberhentikan secara hormat dari TNI dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Datuk Seri Prabowo Subianto
Potret resmi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024, c. November 2023.
Presiden terpilih Indonesia
Mulai menjabat 20 Oktober 2024
Wakil Presiden	Gibran Rakabuming Raka (terpilih)
Menggantikan	Joko Widodo
Menteri Pertahanan Indonesia ke-26
Petahana
Mulai menjabat 23 Oktober 2019
Presiden	Joko Widodo
Wakil	Sakti Wahyu Trenggono (2019–2020) Muhammad Herindra (2020–sekarang)
Pendahulu Ryamizard Ryacudu Pengganti Petahana
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya ke-2
Petahana
Mulai menjabat 20 September 2014
Ketua Dewan Pembina	dirinya sendiri
Pendahulu Suhardi Pengganti Petahana
Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra ke-1
Masa jabatan 21 april 2004 – 18 juli 2008
Pendahulu Jabatan baru Pengganti Sudrajad Djiwandono
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-22
Masa jabatan 20 Maret 1998 – 22 Mei 1998
Pendahulu Sugiono Pengganti Johny Lumintang
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ke-15
Masa jabatan 1 Desember 1995 – 20 Maret 1998
Pendahulu Subagyo Hadi Siswoyo Pengganti Muchdi Purwoprandjono
Informasi pribadi
Lahir	Prabowo Subianto Djojohadikusumo 17 Oktober 1951 (umur 72) Jakarta, Indonesia
Partai politik	Gerindra
Afiliasi politik lainnya	Golkar (sampai 2008)
Suami/istri	Siti Hediati Hariyadi (alias Titiek Soeharto) ​ ​ (m. 1983; c. 1998)​
Anak	Ragowo Hediprasetyo Djojohadikoesoemo (Didit)
Orang tua	Soemitro Djojohadikoesoemo (ayah) Dora Marie Sigar (ibu)
Kerabat	Margono Djojohadikoesoemo (kakek) Soebianto Djojohadikoesoemo (paman) Soejono Djojohadikusumo (paman) Hashim Djojohadikusumo (adik) Aryo Djojohadikusumo (keponakan) Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (keponakan) Thomas Djiwandono (keponakan) Budi Djiwandono (keponakan)
Pendidikan	Militer
Alma mater	Akademi Militer
Pekerjaan	Tentara Wirausahawan Politikus
Penghargaan sipil	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Satyalancana Kesetiaan XVI Satyalancana Seroja Ulangan–III Bintang Yudha Dharma Nararya
Tanda tangan
Situs web	www.prabowosubianto.info
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Darat
Masa dinas	1974—1998
Pangkat	Jenderal TNI (Kehormatan)
NRP	27082
Satuan	Infanteri (Kopassus)
Komando	Kopassus, Kostrad
Pertempuran/perang	Operasi Teratai Pemberontakan di Timor Timur Pemberontakan di Papua Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma
Suara Prabowo Subianto Pidato Prabowo Subianto saat melakukan kampanye di Sleman Direkam tanggal 8 April 2019.
Sunting kotak info • L • B

Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Setelah lulus dari AKABRI Darat di Kota Magelang pada tahun 1974 sebagai seorang letnan dua, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Ia digambarkan sebagai seorang komandan nasionalis sayap kanan.

Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika Presiden Soeharto, ayah mertuanya, dilengserkan pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya Hashim Djojohadikusumo yang merupakan seorang konglomerat.

Pada tahun 2009, ia maju di pilpres 2009 sebagai calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri, namun akhirnya dikalahkan oleh presiden petahana, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa kembali maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Jusuf Kalla. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno, namun ia kembali dikalahkan oleh rivalnya, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Meskipun demikian, Jokowi kemudian memasukkan Prabowo ke dalam kabinetnya dan menjadikannya sebagai Menteri Pertahanan. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Prabowo menyatakan kemenangannya dalam pemilu pada tanggal 14 Februari, karena jajak pendapat tidak resmi awal menunjukkan bahwa ia unggul pada putaran pertama pemungutan suara. Pada tanggal 20 Maret, Komisi Pemilihan Umum mengesahkan hasilnya dan menyatakan dia sebagai presiden terpilih Indonesia.

 

Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah dan ibunya Dora Marie Sigar, yang lebih dikenal sebagai Dora Soemitro yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa, yang berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara, dan merupakan cucu dari Benyamin Thomas Sigar, seorang prajurit yang menangkap Diponegoro pada tahun 1830. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir; pada April 1952, tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Soemitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati; dan seorang adik lelaki, Hashim Djojohadikusumo.

Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikoesoemo, seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Djojohadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggun Kertanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu; dan Adipati Mrapat, bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga itu dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram.

Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia; Zurich International School di Zurich, Swiss; dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke Indonesia, dan Prabowo masuk ke AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Karena pengalaman sering diluar negeri, Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda.

Pendidikan militer dan penugasan

 

Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Militer Indonesia di Kota Magelang pada tahun 1970. Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya. Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda. Prabowo memimpin misi untuk menangkap wakil presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato. Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, lima puluh kilometer selatan Dili.

Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas Pembantaian Kraras di Timor Timur. Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan. Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Viqueque ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya. Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asiaweek pada tahun 2000, menghubungi empat organisasi non-pemerintah termasuk TAPOL di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berkantor pusat di Dili; dan East Timor Action Network (ETAN) di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apa pun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo.

Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti Kursus Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Benning, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando. Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng "ninja", berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Kampanye Angkatan Darat tahun 1997 disebut Operasi Pemberantasan.

Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin Operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para peneliti tersebut adalah lima orang Indonesia, empat orang Inggris, satu orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Dua sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari Atase Militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Helberg. Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM, dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah.

Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965.

Peran dalam kejatuhan Soeharto

Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Tentara Nasional Indonesia, Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban. Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api. Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”. Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota. Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.

Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum. Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya. Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden. Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.

Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Suharto. Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Cadangan Strategis, berusaha menjadi penerus ayah mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Suharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan". Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie. Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa, pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di Markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan. Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Bambang Widjojanto. Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.

Pemberhentian dari militer

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan Angkatan Darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad, dan keesokan harinya, mengumumkan pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berujung pada pemberhentian Prabowo. Ada dua versi bagaimana ini terjadi: versi pertama menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang geram pergi ke Istana Kepresidenan sambil membawa pistol dan truk pasukan Kostradnya. Karena dihalangi masuk ke kantor Habibie, ia mendatangi Soeharto yang malah justru menegurnya. Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie. Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga. Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung.

Setelah penyelidikan ABRI, pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan sembilan aktivis anti-Suharto pada tahun 1998. Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan sembilan aktivis tersebut, dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November. Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin. Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania di mana dia mengenal Raja Abdullah II muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus. Dalam wawancara dengan majalah Asiaweek pada tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka." Kelompok hak asasi manusia telah lama mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dan mencatat bahwa ia diberhentikan dari Angkatan Darat pada bulan Agustus 1998 karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan aktivis demokrasi. Meskipun pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi militer, para pengamat telah lama meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi kudeta yang membuat Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, memberikan perintahnya.

Sebagai Calon Presiden di tahun 2014, masa lalu Prabowo mendapat sorotan baru, dan banyak organisasi yang menyerukan agar dia mundur. Pada 19 April, ia dikritik oleh penyair besutan Fahmi Habcyi yang menghubungkannya dengan hilangnya penyair legendaris Widji Thukul dan mendesaknya untuk mengembalikan Thukul karena istrinya sangat terpukul atas menghilangnya suaminya. Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG), yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada 7 Mei 2014 untuk mendesak komisi tersebut menyelidiki kembali Prabowo Subianto. Laporan tanggal 27 Juni 2014 mengindikasikan bahwa seorang jurnalis investigasi, Allan Nairn, telah diancam akan ditangkap "karena mengungkap peran mantan jenderal tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia."

Saat debat capres 2024 tanggal 12 Desember 2023, secara tersirat Prabowo mengaku telah melakukan penculikan Budiman Sudjatmiko, yang merupakan pelanggaran HAM, kemudian Sudjatmiko menjadi salah satu juru bicaranya. Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Sudjatmiko, bahwa dirinya telah membebaskan seluruh aktivis yang diculiknya namun tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan. Menjelaskan keputusannya, Budiman mengklaim orang-orang berubah setelah 25 tahun, baik dia maupun Prabowo “bergerak ke tengah.” Maria Catarina Sumarsih, yang putranya ditembak mati dalam penembakan Semanggi pada 13 November 1998, mengatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Prabowo memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.

Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.

Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.

Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun. Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI. Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.

Menggunakan koneksinya dengan Presiden Soeharto, Prabowo Subianto dan saudaranya berupaya membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990an. Hashim tidak berhasil menekan Goenawan Mohamad untuk menjual majalah Tempo miliknya yang dikenal blak-blakan. Prabowo pernah mengundang tokoh agama, Abdurrahman Wahid, ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatkan dia untuk tetap berpegang pada agama dan menjauhi politik, atau Abdurrahman Wahid akan menghadapi tindakan yang tidak diinginkan jika dia terus menerus menentang presiden. Ia kemudian memperingatkan intelektual Nurcholish Madjid (Cak Nur) untuk mengundurkan diri dari KIPP, unit pemantau pemilu yang dibentuk oleh Goenawan Mohamad. Tindakannya dikecam oleh Panglima ABRI, Feisal Tanjung sebagai tindakan yang "jelas inkonstitusional".

Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari lima pesaing yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah, hanya 39, dan tersingkir di putaran pertama. Pemungutan suara putaran kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konvensi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada 12 Juli 2008.

Pendirian Partai Gerindra

 

Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Calon wakil presiden (2009)

Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU. Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009
2. Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"
3. Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
5. Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo
6. Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014

Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.

Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres

Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-2009. Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Ikatan Pencak Silat Indonesia.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia

 

Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten.

Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran", cetus Prabowo.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja'far Hafsah. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh DR. Oesman Sapta Odang dan pergantian ini telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-14 . AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011. Terhadap Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR. Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan Prabowo tersebut.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

 

Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Prabowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI untuk keempat kalinya pada 18 Desember 2021 di hotel Aston, Sentul.

Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olahraga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan. Prestasi IPSI sangat moncer di Pesta Olahraga Asia 2018, di mana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 emas yang diperoleh kontingen Indonesia.

Kontroversi pembebasan Wilfrida Soik

Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur menilai, Prabowo berperan besar dalam pembebasan Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida adalah buruh asal Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan secara ilegal. Wilfrida didakwa hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta Prabowo Subianto tidak mengklaim bebasnya Wilfrida Soik karena hasil kerjanya sendiri. Menurut dia, bebasnya buruh migran Indonesia di Malaysia itu dari ancaman hukuman mati merupakan hasil kerja banyak pihak. Migrant Care dan pemerintah melalui KBRI Malaysia telah mengawal kasus Wilfrida Soik sejak empat tahun. Menurutnya, Migrant Care tak pernah absen untuk menemani Wilfrida dalam sidang sejak 2010. Mereka pun mendorong agar KBRI menyiapkan pengacara dan penerjemah untuk TKI asal Atambua itu. Mereka berupaya meyakinkan bahwa Wilfrida masih tergolong anak-anak saat peristiwa pembunuhan terjadi dan merupakan korban perdagangan manusia. Sedangkan Prabowo, menurut Anis, baru ikut membantu belakangan dengan mengirim advokat Muhammad Shafee Abdullah untuk mendampingi sidang Wilfrida, sehingga menambah jumlah pengacara yang sudah disediakan KBRI.

2014

Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014. Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012 memberinya keunggulan, namun para pengamat dan aktivis meragukan hasil survey tersebut.

Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014. Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden". Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana. Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.

Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah Pemilu legislatif 9 April, Gerinda berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta, Joko Widodo. Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014; koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen. Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya.

 

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis, meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul. Ia mengaitkan penarikan diri ini dengan “kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi” karena “kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis” dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami untuk menolak pemilihan presiden dan menyatakannya inkonstitusional". Pidatonya yang disiarkan secara langsung menyiratkan bahwa ia akan menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Laporan selanjutnya menunjukkan adanya kebingungan mengenai apakah Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pemilu atau sekadar menolak penghitungan suara.

Menurut Douglas Ramage dari Bower's Asia Group yang berbasis di Jakarta, ini adalah pertama kalinya sejak Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, legitimasi suatu pemilu dipertanyakan; dia menyatakan bahwa Indomesia telah memasuki "wilayah yang belum dipetakan". Legalitas gugatan terhadap Prabowo Subiantoro patut dipertanyakan, karena jika ia mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden. Jika dia bisa membuat gugatan tersebut, menurut The Jakarta Post, jarak antara keduanya sudah cukup untuk membuat gugatan tersebut menjadi sulit diproses. Berdasarkan undang-undang pemilu presiden, Prabowo bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah ($10 juta) jika mengundurkan diri. Malamnya, Joko Widodo resmi diumumkan sebagai presiden dan mulai mendapat ucapan selamat dari para pemimpin dunia.

Setelah pengumuman tersebut, nilai Rupiah Indonesia turun sebesar 0,3%, dan JSX Composite turun sebesar 0,9%. Para pengamat membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh Prabowo, dan berpendapat bahwa pemilu tersebut “secara umum adil dan bebas”; Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan yang signifikan", dan mundurnya Prabowo hanya mencerminkan "sikap nyata para elit, yang belum siap menerima kekalahan". Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak klaim kecurangan yang diajukam olehnya, dan membenarkan kekalahannya dalam pemilu.

2019

Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain. Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain. Kakak laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.

Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru. Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.

 

Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya. Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, namun Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara. Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka. Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.

Pada tanggal 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta api di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena mengkritiknya selama masa kampanye. Namun, hal ini menambah kritik dari para pendukungnya yang kesal yang menyatakan bahwa Prabowo harus tetap menjadi bagian dari oposisi. Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.

2024

Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024. Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, Presiden Indonesia dan rival Prabowo sebelumnya), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.

Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan. Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.

Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara. Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan. Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”. Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang namun hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.

Penunjukan

 

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena "Memang dia punya banyak pengalaman di sana".

Militer

Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin "perang rakyat total" untuk pertahanan negara Indonesia. Menyadari hal tersebut, ia membentuk Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV, Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen.

Mengingat sebagian alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8% PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri. Rencana yang mencuat ke publik tak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp.1,700 triliun atau Rp.68 triliun per tahun.

 

Kepastian anggaran pertahanan ini dimanfaatkan Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Ia berencana untuk memperluas kemampuan produksi amunisi dalam negeri Indonesia secara besar-besaran, karena kapasitas produksi Indonesia hanya 450 juta butir amunisi per tahun, meskipun terdapat permintaan satu miliar butir amunisi setiap tahunnya. Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia. Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.

Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut. Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.

Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.

Program lumbung pangan

Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan. Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.

Kebijakan luar negeri

 

 

 

 

Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok , Jepang, Filipina dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.

Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand, serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.

Laut Cina Selatan

Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat". Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut. Terlepas dari kontroversi kelambanannya mengenai permasalahan Pulau Natuna, jajak pendapat Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.

Amerika Serikat

 

Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut. Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.

Perang Rusia-Ukraina

 

Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian multi-poin untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di IISS Dialog Shangri-La di Singapura. Usulannya antara lain sebagai berikut.

1. Penghentian permusuhan segera melalui gencatan senjata.
2. Pembentukan zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi terdepan.
3. Referendum PBB mengenai wilayah yang disengketakan.

Usulan Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah "rencana Rusia, bukan rencana Indonesia". Usulan ini juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell, dengan mengatakan bahwa harus ada "perdamaian yang adil" bukan "perdamaian penyerahan". Hal ini juga dikritik oleh Partai PDI-P, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang memberikan nasehat yang menyimpang dari prinsip diplomasi yang "bebas dan aktif". Namun, rencana tersebut diterima dengan baik oleh Tiongkok karena diplomat Tiongkok Cui Tiankai mengapresiasi upaya Prabowo dalam menemukan solusi perdamaian sekaligus mengkritik Barat karena salah mengelola situasi keamanan mereka sendiri. Prabowo kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk mengklarifikasi rencana perdamaian tersebut karena Indonesia secara resmi mengutuk Rusia atas invasi tersebut. Jokowi kemudian mengklarifikasi bahwa rencana perdamaian yang diusung Prabowo “baik-baik saja” karena hanya sekedar usulan dalam dialog terbuka dan tidak mencerminkan sikap Indonesia terhadap kapasitas resmi.

Konflik Gaza-Israel

Pada saat Konflik Israel–Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap Negara-negara Barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan Rp. 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Shun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang disalurkan oleh TNI AU. Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Ahmed Zaki untuk mengizinkan lewatnya kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat akan berlabuh di dekat El Arish, Sinai untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut untuk Palestina.

Pendidikan

Salah satu tindakan awal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Dalam arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 Sains dan Matematika serta Ilmu Militer. Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus. Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.

Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk didaftarkan di Unhan pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik. Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut. Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.

Prabowo telah menjadi salah satu sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia sejak era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Sekitar tahun 1980-an, ia dikabarkan berusaha menculik LB Moerdani, yang dianggap berusaha melakukan kudeta terhadap Soeharto, namun usaha ini berhasil digagalkan oleh Luhut Pandjaitan. Cerita ini ditolak oleh Prabowo sendiri, yang menyebut bahwa cerita ini tidak masuk akal. Pada tahun 1990-an, ia bersama saudaranya berusaha membungkam kritik yang menghujani pemerintah pada saat itu. Ia juga memperingati sejumlah tokoh oposisi seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid agar berhati-hati dalam mengkritik pemerintah. Selain itu, selama rentang tahun 1995, Prabowo dituduh telah menggerakkan pasukan ilegal ke Timor Timur yang kemudian meneror para penduduk. Sebelumnya, ia juga dituduh berperan dalam Pembantaian Kraras pada 1983.

Menyusul tahun 1998, di mana konflik antara pemerintah Orde Baru dan gerakan oposisi semakin memanas, Prabowo memerintahkan agar Tim Mawar menjalankan operasi penculikan para aktivis pro-Reformasi. Tercatat bahwa ada 14 orang aktivis yang menghilang selama periode ini, beberapa di antaranya termasuk Widji Thukul, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima yang diduga telah dibunuh. Namun, Prabowo sendiri membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya menculik 9 orang aktivis, dan telah mengembalikan para aktivis itu dalam keadaan hidup. Selain sebagai dalang penculikan para aktivis, Prabowo juga diduga kuat telah mendalangi kerusuhan Mei 1998. Namun, ia membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan memastikan bahwa ia tidak pernah mendapat perintah untuk menyiksa orang.

Pasca Kejatuhan Soeharto, BJ Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-3. Namun, hanya sehari setelahnya, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI melaporkan kepada Habibie bahwa terdapat konsentrasi militer yang cukup besar di kediaman presiden serta pergerakan pasukan Kostrad di Jakarta. Presiden Habibie lantas memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrad dan Prabowo kemudian terbang ke Yordania. Kontroversi mengenai dirinya tetap berlanjut sepanjang karier politiknya, terutama selama pencalonannya dalam pilpres 2014, pilpres 2019, kariernya sebagai Menteri Pertahanan, dan pilpres 2024.

Keluarga

Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Ragowo Hediprasetyo (Didit). Keduanya berpisah pada tahun 1998, tak lama setelah Orde Baru tumbang. Didiet tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat, dan berprofesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Semenjak pensiun dari dunia militer, Prabowo memilih tinggal di sebuah bukit yang terletak di Tepi Barat Rangkaian Pegunungan Jonggol, tepatnya berada di Kawasan Sentul, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor. Kompleks Kediaman Prabowo atau sering disebut Padepokan Garuda Yaksa, sebuah kompleks kediaman pribadi sangat asri dan luas. Di kediaman tersebut terdapat lahan pertanian, peternakan, bahkan lapangan pacu kuda di dalam kompleks rumah. Prabowo dikatakan kerap membagikan hasil pertanian dan peternakan di kompleks kediamannya kepada masyarakat sekitar secara gratis.

Citra pribadi

 

Prabowo merupakan seorang pecinta kucing dan memiliki seekor kucing bernama Bobby Kertanegara. Bobby diadopsi oleh Prabowo dari jalanan setelah sebuah pertemuan yang terjadi secara kebetulan, dan ia sering muncul dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri Prabowo di kediamannya di Kertanegara. Selain seekor kucing, ia juga memiliki 18 ekor kuda di kawasan perbukitannya di Pegunungan Jonggol, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor (tenggara Sentul City), dan ia sering mengajak tamu untuk menunggangi salah satu kudanya, termasuk saat Jokowi dan Gibran berkunjung. Ia pernah membawa kudanya untuk kampanye di Stadion Gelora Bung Karno pada 2014.

Prabowo biasanya mengenakan baju berwarna khaki dengan banyak saku. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan praktis. Prabowo mulai sering memakainya saat berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2009.

Agama

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang menganut pandangan nasionalisme, meskipun ia menambahkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang kurang tentang Islam. Pada tanggal 7 Juni 2024, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar.

Prabowo mengatakan bahwa dirinya memang tidak dilahirkan dalam keluarga yang mendalami ajaran Islam, melainkan tumbuh bersama rekan-rekan yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat Islam.

Prabowo mengaku bangga menganut agama Islam yang dianggapnya sebagai pelopor banyak terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Prabowo pernah mengatakan bahwa ia merasa cocok untuk menganut keyakinan Islam dari ajaran Nahdlatul Ulama karena ia yakin bahwa ajaran tersebut menganjurkan bentuk Islam yang toleran, protektif terhadap masyarakat, dan moderat.

Gelar kehormatan

Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain itu, adiknya Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.

Pada 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo' disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofilus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti' Sorring, beserta ribuan warga setempat.

Tanda Kehormatan

Prabowo mendapatkan sejumlah tanda kehormatan atas prestasi dan jasanya baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya:

Dada kanan			Dada kiri
Army Aviation (US Army)[tepercaya?] GSG 9 Badge (Germany) Military Freefall Parachutist Badge (US Army) Master Parachutist Badge (US Army) Pathfinder Badge (US Army)			Brevet Brevet Kualifikasi Komando Kopassus Brevet Free Fall Brevet Para Utama Baris ke-1 Bintang Yudha Dharma Utama (2022) Baris ke-2 Bintang Kartika Eka Paksi Utama (2022) Bintang Jalasena Utama (2022) Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (2022) Baris ke-3 Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Baris ke-4 Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun Satyalancana G.O.M VII Satyalancana Dwidya Sistha Baris ke-5 Satyalancana G.O.M IX Raksaka Dharma (Ulangan I) Satyalancana Seroja (Ulangan II) Satyalancana Wira Karya Baris ke-6 Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia (2023) Grand Cordon of the Order of Military Merit - Yordania Knight of the Royal Order of Sahametrei - Kamboja Baris ke-7 Commander of the National Order of Merit - Prancis (1997) Darjah Gemilang Seri Melaka (D.G.S.M.) - Melaka (26 Juli 2022) Darjah Utama Bakti Cemerlang (D.U.B.C.) - Singapura (21 November 2023) Brevet Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror (Gultor)

Brevet Kehormatan
	Brevet Hidro-Oseanografi/Surveyor "A" (2021)
	Brevet Trimedia Intai Amfibi Korps Marinir (2023)
	Brevet Anti-Teror Aspek Laut (2023)
	Wing Penerbang TNI AU Kelas I (2023)
	Brevet Komando Kopasgat (2023)
	Brevet Pengendali Tempur (Dalpur) Kopasgat (2023)
	Brevet Anti-Teror Aspek Udara (2023)

 

Kegemaran Prabowo menulis sudah terlihat sejak SMA, saat ia menjadi editor majalah SMA American School in London. Berikut ini adalah sejumlah buku yang ditulis oleh Prabowo:

• Subianto, Prabowo (1998). Komando: Mengabdi Kepada Negara dan Bangsa. Perpustakaan Nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-07. 
• Subianto, Prabowo (2004). Kembalikan Indonesia: Haluan Baru Keluar dari Kemelut Bangsa. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 9789794168165. 
• Subianto, Prabowo (2009). Membangun Kembali Indonesia Raya: Haluan Baru Menuju Kemakmuran. Institut Garuda Nusantara. ISBN 9789791953306. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. 
• Subianto, Prabowo (2013). Wahadyo, Agus, ed. Surat untuk sahabat. Mediakita. ISBN 9789797944322. 
• Subianto, Prabowo (2017). Paradoks Indonesia. Jakarta: Koperasi Garudayaksa Nusantara. ISBN 978-602-61076-0-2. 
• Subianto, Prabowo (2021). Kepemimpinan Militer. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154133. 
  • Subianto, Prabowo (2022). Kepemimpinan Militer. 1. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154188. 
  • Subianto, Prabowo (2022). Kepemimpinan Militer. 2. PT Media Pandu Bangsa. ISBN 9786025154195. 
• Subianto, Prabowo (2021). Paradoks Indonesia dan Solusinya. Jakarta: PT Media Pandu Bangsa. ISBN 978-602-51541-5-7. 

• Gibran Rakabuming Raka
• Koalisi Indonesia Maju
• Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
• Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
• Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024

Catatan