Peristiwa Tanjung Priok: Kerusuhan di Jakarta

Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar.

Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya, 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat.

Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung Priok: Latar Belakang, Insiden, Akibat
Tanggal13 September 1984
LokasiTanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia
MetodePenembakan
Hasillihat Akibat
Pihak terlibat
Warga muslim Tanjung Priok
Tokoh utama
Amir Biki
Jumlah
Tidak diketahui
>1,000
Jumlah korban
Tidak ada
24 tewas dan 54 terluka (resmi)
>100 tewas atau terluka (estimasi)

Latar Belakang

Pada tanggal 10 September 1984, Sersan Hermanu, seorang anggota Bintara Pembina Desa tiba di Masjid As Saadah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak permintaan ini, lantas Hermanu memindahkannya sendiri; Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya (sebuah pelanggaran serius terhadap etiket masjid).

Sebagai tanggapan, warga setempat, yang dipimpin oleh pengurus masjid Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaeman, membakar sepeda motornya dan menyerang Hermanu saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaeman, serta pengurus lain, Achmad Sahi, dan seorang pria pengangguran bernama Muhamad Noor.

Insiden

Dua hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qodir Jaelani memberikan sebuah ceramah menentang asas tunggal Pancasila di masjid As Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, massa kelompok tersebut meningkat, dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang.

Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemrotes mengepung komando militer. Personel militer dari Batalyon Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemrotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat komandan militer Jakarta Try Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata L. B. Moerdani yang mengawasi pemindahan korban; mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda, sementara yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Soebroto.

Akibat

Setelah kerusuhan tersebut, militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria berpakaian militer palsu yang membagikan selebaran anti-pemerintah bersama dengan 12 komplotannya; dilaporkan dari orang yang ditahan. Jenderal Hartono Rekso Dharsono ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah menjalani persidangan empat bulan, dia divonis bersalah; dia akhirnya dibebaskan pada bulan September 1990, setelah menjalani hukuman penjara lima tahun.

Setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif, kemudian diberi hukuman panjang. Yang lainnya, termasuk Amir Biki, termasuk di antara mereka yang terbunuh.

Laporan awal menyebutkan 20 orang tewas. Catatan resmi saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka (termasuk militer), sementara korban selamat melaporkan lebih dari seratus orang tewas. Masyarakat Tanjung Priok memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang, sementara laporan lainnya menyarankan hingga 700 korban.

Investigasi

Gencarnya gerakan hak asasi manusia pasca lengsernya Suharto pada tahun 1998, beberapa kelompok dibentuk untuk mengadvokasi hak-hak korban, termasuk Yayasan 12 September 1984, Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Keluarga Besar untuk Korban Insiden Tanjung Priok (didirikan oleh janda Biki Dewi Wardah dan putra Beni). Kelompok-kelompok ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan Komnas HAM untuk menyelidiki lebih lanjut tragedi tersebut; di DPR, perwakilan A.M. Fatwa dan Abdul Qodir Jaelani, yang pernah ditangkap setelah tragedi tersebut, mendesak penyelidikan lebih lanjut. Pada tahun 1999, Komnas HAM sepakat untuk menyelidiki insiden tersebut, membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok (KP3T).

KP3T terutama terdiri dari tokoh politik dari rezim sebelumnya, termasuk mantan jaksa agung Djoko Sugianto. Laporan yang dihasilkan, yang dirilis pada awal Juni 2000, menemukan bahwa tidak ada pembantaian sistematis dalam insiden tersebut. Ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Pada tanggal 23 Juni 2000, sekitar 300 anggota Front Pembela Islam (FPI) menyerang markas Komnas HAM saat mengenakan pakaian Islami dan syal hijau. Mereka memecahkan jendela dengan batu dan batang rotan, melebihi jumlah dan banyak pasukan keamanan. FPI marah atas laporan tersebut dan beranggapan telah terjadi praktik kolusi dengan militer, dengan alasan bahwa tindakan tersebut diabaikan oleh militer; dan bersikeras agar Komnas HAM dihapuskan. Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menulis bahwa Komnas HAM telah menerapkan standar ganda saat menyelidiki masalah tersebut; dia mengatakan bahwa mereka tampak lebih enggan untuk menyelidiki insiden Tanjung Priok dan lebih memilih menyelidiki krisis Timor Leste tahun 1999. Pemimpin Partai Bulan Bintang Ahmad Sumargono menyebut keputusan tersebut mengecewakan kaum Muslim di mana-mana.

Pada bulan Oktober 2000, Komnas HAM mengeluarkan laporan lain yang menunjukkan bahwa 23 orang, termasuk Sutrisno dan Moerdani, harus diselidiki atas keterlibatan mereka; Ia meminta pengadilan ad hoc untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Presiden Abdurrahman Wahid juga meminta penyelidikan lebih lanjut pada pengadilan yang akan datang. Beberapa pejabat militer membuat surat pengampunan (islah) dengan keluarga korban; meski islah tidak mengandung pengakuan bersalah, korban menerima kompensasi sejumlah Rp. 1,5-2 juta. Islah pertama meliputi 86 keluarga, seperti yang diwakilkan oleh Rambe, sedangkan untuk keluarga Biki terjadi pada islah kedua. Pada tanggal 1 Maret 2001 sejumlah islah telah dibuat. Hasil islah tersebut, beberapa korban atau keluarga mereka menyarankan kepada penyidik M.A. Rachman bahwa tuntutan harus dijatuhkan. Investigasi baru berlanjut pada bulan Juli 2003.

Di bawah tekanan internasional, pada tahun 2003 DPR menyetujui penggunaan undang-undang hak asasi manusia tahun 2000 untuk membawa pelaku pembantai ke pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan; persidangan dimulai pada bulan September tahun itu. Mereka yang dibawa ke pengadilan termasuk Kolonel Sutrisno Mascung, pemimpin Peleton II Batalyon Artileri Pertahanan Udara saat itu, dan 13 bawahannya. Pejabat berpangkat tinggi saat itu, termasuk komandan militer Jakarta Try Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata L. B. Moerdani, dibebaskan dari tuntutan, seperti mantan Presiden Soeharto dan mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Penuntutan dipimpin oleh Widodo Supriyadi, dan Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa bertugas sebagai saksi penuntutan. Beberapa petugas yang diadili divonis bersalah, sementara Sriyanto dan Pranowo dibebaskan. Pada tahun 2004 kantor Kejaksaan mengajukan banding atas pembebasan Sriyanto dan Pranowo, namun ditolak. Keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Referensi

    Catatan kaki
    Bibliografi
  • Junge, J. Fabian (2008). Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984 (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: KontraS / Watch Indonesia!. 
  • Setiono, Benny G. (2008). Tionghoa dalam Pusaran Politik. Jakarta: TransMedia Pustaka. ISBN 979-799-052-4. 
    Referensi daring

Tags:

Peristiwa Tanjung Priok Latar BelakangPeristiwa Tanjung Priok InsidenPeristiwa Tanjung Priok AkibatPeristiwa Tanjung Priok InvestigasiPeristiwa Tanjung Priok ReferensiPeristiwa Tanjung Priok12 September1984IndonesiaJakartaKerusuhanTanjung Priok (disambiguasi)

🔥 Trending searches on Wiki Bahasa Indonesia:

Rizky RidhoGajah MadaDéjà vuSportstarsFilm pornoRCTIBaliNusantara (kota terencana)MasyaallahTunjangan hari rayaAcehIjtihadMea Culpa (film 2024)BelandaTPersija JakartaKonferensi Meja BundarTragedi TrisaktiRCTI+AyamSepuluh Perintah AllahKalimantanTeaterDewa 19Federasi Sepak Bola VietnamLuis MillaMahkamah Konstitusi Republik IndonesiaDeklarasi DjuandaDjauhari OratmangunDramaMehmed IIDemokrasiSeksDaftar anggota JKT48Tanda titik duaMahalini RaharjaNusa Tenggara TimurSusilo Bambang YudhoyonoBahasa IndonesiaPeta duniaPertempuran Lima HariCoinmarketcapInter Miami CFPertaminaPerang Austria-Turki (1663–1664)Piala Asia AFC 2027Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 – Babak Ketiga AFCSufmi Dasco AhmadDaftar kabupaten dan kota di IndonesiaSalatGereja Tiberias IndonesiaBantenKelurahanFikihSurah Al-BaqarahErick ThohirPerang Dunia IPersatuan Sepak Bola Seluruh IndonesiaPerjanjian RenvilleTipografiMasjid Baiturrahman Banda AcehPrivate BodyguardKontingen GarudaIndonesia Financial GroupWaktu Indonesia TengahXNXXKerajaan Kutai MartapuraLesbianChelsea F.C.SoekarnoMuhammadMesin slotKualifikasi Piala Asia AFC 2027Hadi TjahjantoHasan bin AliLuhut Binsar PandjaitanJawa BaratTim nasional sepak bola Vietnam🡆 More