Bharat Ratna

Dibentuk pada 1954, penghargaan tersebut diberikan untuk "menghargai penampilan/pelayanan luar biasa dari rangka tertinggi", tanpa memandang ras, pekerjaan, jabatan, atau jenis kelamin. Penghargaan tersebut awalnya terbatas pada prestasi dalam bidang seni rupa, sastra, ilmu pengetahuan, dan pelayanan masyarakat, namun pemerintah mengubah kriterianya menjadi meliputi "berbagai bidang kemanusiaan" pada Desember 2011. Perekomendasian untuk Bharat Ratna dibuat oleh Perdana Menteri kepada Presiden, dengan maksimum tiga nominasi yang akan dianugerahkan per tahun. Para penerimanya meraih sebuah Sanad (sertifikat) yang ditandatangani oleh Presiden dan sebuah medali berbentuk daun peepal; tidak ada pemberian dalam bentuk uang pada penghargaan tersebut, Para penerima Bharat Ratna berpangkat ketujuh dalam ordo preseden India.

Jenis	Sipil
Kategori	Nasional
Diinstitusikan	1954
Penghargaan pertama	1954
Penghargaan terakhir	2015
Total yang diberi penghargaan	45
Dianugerahi oleh	Pemerintah India
Obverse	Sebuah gambar Matahari disertai dengan kata "Bharat Ratna", yang ditulis dalam aksara Dewanagari, di atas sebuah daun peepal (Ficus religiosa)
Reverse	Sebuah Lambang India platina yang ditempatkan di bagian tengah dengan motto nasional, "Satyameva Jayate" (Hanya Kebenaran yang Berjaya) dalam Aksara Dewanagari
Pita
Penerima pertama	C. Rajagopalachari Sarvepalli Radhakrishnan C. V. Raman
Penerima saat ini	Madan Mohan Malaviya (Anumerta) Atal Bihari Vajpayee
Pangkat penghargaan ← NA Padma Vibhushan →

Para penerima pertama Bharat Ratna adalah seorang politikus C. Rajagopalachari, filsuf Sarvepalli Radhakrishnan, dan ilmuwan C. V. Raman, yang dianugerahkan pada 1954. Sejak itu, penghargaan tersebut telah diberikan kepada 45 orang, termasuk 12 orang yang dianugerahkan secara anumerta. Penghargaan aslinya tidak diperuntukan untuk penghargaan anumerta namun dikaji ulang pada Januari 1955 untuk diperbolehkan untuk diberikan secara anumerta. Mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri menjadi orang pertama yang dianugerahkan secara anumerta, Pada 2014, pemain kriket Sachin Tendulkar, yang pada waktu itu berusia 40 tahun, menjadi penerima termuda; sementara reformator sosial Dhondo Keshav Karve dianugerahkan pada hari ulang tahunnya ke-100. Meskipun biasanya diberikan kepada warga negara India, Bharat Ratna dianugerahkan kepada satu warga negara yang dinaturalisasikan, Bunda Teresa, dan dua orang non-India, nasionalis Pakistan Khan Abdul Ghaffar Khan dan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Pada 24 Desember 2014, pemerintah India mengumumkan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada aktivis kemerdekaan Madan Mohan Malaviya (anumerta) dan mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee.

Bharat Ratna, bersama dengan penghargaan sipil pribadi lainnya, sempat ditangguhkan sementara dari Juli 1977 sampai Januari 1980, pada saat perubahan dalam pemerintahan nasional terjadi; dan untuk kedua kali pada dari Agustus 1992 sampai Desember 1995, ketika beberapa litigasi kepentingan masyarakat menentang validitas konstitusional dari penghargaan tersebut. Pada 1992, keputusan pemerintah untuk memberikan penghargaan tersebut secara anumerta kepada Subhash Chandra Bose menuai kontroversi. Karena perdebatan terkait kematian Bose, pernyataan anumerta terhadap Bose tersebut dikritik, dan keluarganya menolak untuk menerima penghargaan tersebut. Setelah keputusan Dewan Tertinggi pada 1997, sebuah pernyataan pers mengumumkan bahwa penghargaan kepada Bose ditunda; peristiwa tersebut merupakan satu-satunya peristiwa pengumuman penghargaan tanpa penganugerahannya.

Beberapa penerima penghargaan tersebut menuai kritikan. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan Indira Gandhi dikritik karena menominasikan diri mereka masing-masing pada 1955 dan 1971. Penghargaan anumerta untuk K. Kamaraj (1976) and M. G. Ramachandran (1988) dianggap ditujukan untuk mendapatkan perhatian dari para pemilih untuk pemilihan majelis mendatang dan penghargaan anumerta kepada Madan Mohan Malaviya (2015) dan Vallabhbhai Patel (1991) mendatangkan kritikan karena mereka meninggal sebelum penghargaan tersebut dibuat.

Pada 2 Januari 1954, sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan oleh kantor sekretaris Presiden mengumumkan pembuatan dua penghargaan sipil—Bharat Ratna, penghargaan sipil tertinggi, dan tiga pasang Padma Vibhushan, yang diklasifikasikan dalam "Pahela Warg" (Kelas I), "Dusra Warg" (Kelas II), dan "Tisra Warg" (Kelas III), yang peringkatnya berada di bawah Bharat Ratna. Pada 15 Januari 1955, Padma Vibhushan diklasifikasikan ulang dalam tiga penghargaan berbeda; Padma Vibhushan, penghargaan tertinggi dari ketiga penghargaan tersebut, disusul oleh Padma Bhushan dan Padma Shri.

Tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa penerima Bharat Ratna haruslah warga negara India. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada seorang warga negara India yang dinaturalisasi, Bunda Teresa pada 1980, dan kepada dua orang non-India, Khan Abdul Ghaffar Khan dari Pakistan pada 1987 dan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pada 1990. Sachin Tendulkar, pada usia 40 tahun, menjadi orang termuda dan atlet pertama yang meraih penghargaan tersebut. Dalam sebuah acara khusus pada 18 April 1958, Dhondo Keshav Karve dianugerahi pada hari ulang tahunnya yang ke-100. Pada 2015, penghargaan tersebut telah diberikan kepada 45 orang dengan 12 deklarasi anumerta.

Penghargaan tersebut ditangguhkan dua kali dalam sejarahnya. Penangguhan pertama terjadi setelah Morarji Desai dilantik sebagai Perdana Menteri keempat pada 1977. Pemerintahannya menarik seluruh penghargaan sipil pribadi pada 13 Juli 1977. Penangguhan kembali dilakukan pada 25 Januari 1980, setelah Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri. Penghargaan-penghargaan sipil kembali ditangguhkan pada pertengahan 1992, ketika dua Litigasi Kepentingan Masyarakat dicanangkan, yang satu di Dewan Tinggi Kerala dan yang lainnya di Dewan Tinggi Madhya Pradesh, menentang "validitas konstitusional" penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut kembali diperkenalkan oleh Dewan Tertinggi pada Desember 1995, setelah pencabutan litigasi tersebut.

Bharat Ratna dianugerahi "untuk menghargai penampilan/pelayanan luar biasa dari rangka tertinggi", tanpa membedakan ras, pekerjaan, jabatan, atau jenis kelamin. Penghargaan tersebut awalnya diberikan pada bidang seni rupa, sastra, ilmu pengetahuan, dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan regulasi 1954. Pada Desember 2011, peraturan diubah menjadi meliputi "bidang kemanusiaan manapun". Pada 1954, penghargaan tersebut dilarang diberikan secara anumerta, namun peraturan tersebut kemudian diubah pada Januari 1955, dan Lal Bahadur Shastri menjadi penerima pertama yang dianugerahi secara anumerta pada 1966.

Meskipun tidak ada proses nominasi formal, perekomendasian untuk penghargaan tersebut hanya dapat dibuat oleh Perdana Menteri kepada Presiden dengan jumlah maksimum tiga nominasi yang dianugerahkan per tahun. Namun, pada 1999, empat orang dianugerahi penghargaan tersebut. Penerimanya meraih sebuah Sanad (sertifikat) yang ditandatangani oleh Presiden dan sebuah medali tanpa pemberian uang sepeser pun. Menurut Artikel 18 (1) Konstitusi, para penerima tidak boleh menggunakan penghargaan tersebut sebagai awalan atau akhiran dari nama mereka, meskipun para penerima dapat menggunakan sebutan "Yang Dianugerahi Bharat Ratna oleh Presiden" atau "Penerima Penghargaan Bharat Ratna" untuk menandakan bahwa mereka dianugerahi dengan penghargaan tersebut. Para pemegang Bharat Ratna meraih peringkat ketujuh dalam ordo preseden India.

Seperti halnya beberapa pengumuman resmi, para penerima diumumkan dan didaftarkan dalam The Gazette of India, sebuah publikasi yang dirilis oleh Departemen Publikasi, Kementerian Pembangunan Perkotaan yang digunakan untuk catatan pemerintah resmi; tanpa publikasi dalam Gazette, pengumuman penghargaan tersebut tidak akan dianggap resmi. Para penerima yang menolak atau mengembalikan penghargaan tersebut, dengan ijin otoritas Presiden, didaftarkan dalam Gazette. Para penerima yang menolak perintah untuk menyerahkan medali mereka, nama mereka akan ditarik dari pendaftaran.

Spesifikasi 1954 asli dari penghargaan tersebut adalah sebuah lingkaran yang terbuat dari emas berdiameter 1+3⁄8 inch^{[convert: unit tak dikenal]} yang terdapat gambar matahari di bagian tengahnya pada sudut pengamatan. Teks "Bharat Ratna", yang ditulis dalam Aksara Dewanagari, ditulis pada bagian atas dengan lapisan perak dengan karangan yang ditempatkan di bagian bawahnya. Sebuah Lambang India yang terbuat dari platina di tempatkan di bagian tengah bersebelahan dengan motto nasional, "Satyameva Jayate" (Hanya Kebenaran yang Berjaya) dalam Aksara Dewanagari, yang dibuat dengan lapisan perak pada bagian bawahnya.

Setahun kemudian, rancangannya dimodifikasi. Medali saat ini berbentuk daun peepal, yang memiliki panjang sekitar 2+5⁄16 inch^{[convert: unit tak dikenal]}, lebar 1+7⁄8 inch^{[convert: unit tak dikenal]} dan garis sudut 1⁄8 inch^{[convert: unit tak dikenal]} dan dilapisi dengan platina. Gambar matahari yang terbuat dari platina yang ditempatkan pada bagian depan pada medali tersebut memiliki diameter 5⁄8 inch^{[convert: unit tak dikenal]} dengan garis-garis sinar yang berukuran dari 5⁄6 inch^{[convert: unit tak dikenal]} sampai 1⁄2 inch^{[convert: unit tak dikenal]} yang menyebar dari tengah Matahari tersebut. Kata "Bharat Ratna" di bagian depan masih sama dengan rancangan 1954 seperti halnya lambang India dan "Satyameva Jayate" yang berada di sisi belakangnya. Pita putih berukuran 2-inci-wide (51 mm) dipasangkan dengan medali tersebut sehingga dapat dikalungkan ke leher. Pada 1957, dekorasi lapis perak diganti dengan perunggu. Medali-medali Bharat Ratna dibuat di Pabrik Pengolahan Logam Alipore, Kolkata bersama dengan penghargaan militer dan sipil lainnya seperti Padma Vibushan, Padma Bhushan, Padma Shri, dan Param Veer Chakra.

Bharat Ratna telah menuai beberapa kontroversi dan beberapa kali Litigasi Kepentingan Masyarakat (LKM) yang menentang pemberian penghargaan tersebut.

Subhas Chandra Bose (1992)

 

Pada 23 Januari 1992, sebuah perilisan pers yang dikeluarkan oleh Sekretariat Presiden menyatakan bahwa penghargaan tersebut akan diberikan secara anumerta kepada Subhash Chandra Bose. Keputusan tersebut menuai kritikan dan LKM menggugatnya ke Dewan Tinggi Kalkuta untuk menolak penghargaan tersebut. Petisioner mengeluarkan rasa tidak senang kepada pemberian penghargaan tersebut dan pernyataan anumertanya kepada Bose, dengan berkata bahwa menganugerahi sosok yang lebih tinggi ketimbang penghargaan tersebut adalah "kebodohan", dan peristiwa tersebut merupakan sebuah tindakan "ke-tidak peduli-an" untuk mengklasifikasikan seseorang dengan penerima masa lalu dan masa depan. Pihak tersebut menyatakan bahwa penghargaan tersebut tidak dapat diberikan kepada Bose secara anumerta karena Pemerintah tidak mengakui kematiannya secara resmi pada 18 Agustus 1945. Petisioner tersebut meminta kejelasan mengenai keadaan Bose dari 18 Agustus 1945 sampai sekarang, berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh Komite Shah Nawaz 1956 dan Komisi Khosla 1970. Para anggota keluarga Bose mengeluarkan rasa tidak senang untuk menerima penghargaan tersebut.

Untuk mewujudkan keadilan, Dewan Tertinggi membentuk Badan Divisi Khusus dengan Hakim Sujata V. Manohar dan G. B. Pattanaik. Solisitor Umum menyatakan bahwa untuk menganugerahkan penghargaan tersebut sesuai dengan regulasi tertulis yang ditujukan pada Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, dan Padma Shri, nama penerima harus dipublikasikan dalam The Gazette of India dan masuk dalam pendaftaran para penerima yang utamanya berada di bawah naungan Presiden. Pernyataan tersebut hanyalah sebuah pengumuman yang dibuat oleh pengeluaran pers, namun pemerintah tidak memproses pemberian penghargaan tersebut dengan menerbitkan nama dalam Gazette dan memasukan namanya dalam pendaftaran. Selain itu, dua presiden pada masa itu, R. Venkataraman (1987–92) dan Shankar Dayal Sharma (1992–97), tidak membubuhkan Sanad (sertifikat) dengan tanda tangan dan lambang mereka.

Pada 4 Agustus 1997, Dewan Tertinggi memberikan perintah bahwa sejak saat itu penghargaan tersebut tidak secara resmi diberikan, penghargaan tersebut tidak boleh dicabut dan mendeklarasikan bahwa pengumuman pers resmi yang akan dilakukan dibatalkan. Dewan tersebut menolak memberikan tanggapan apapun terhadap pernyataan anumerta Bose dan kematiannya.

Penghargaan sipil sebagai "Gelar" (1992)

Pada 1992, dua KLM dibawa ke Dewan Tinggi, yang satu di Dewan Tinggi Kerala pada 13 Februari 1992 oleh Balaji Raghavan dan yang lainnya di Dewan Tinggi Madhya Pradesh (Badan Indore) pada 24 Agustus 1992 oleh Satya Pal Anand. Kedua petisioner tersebut mempertanyakan penghargaan sipil tersebut yang dijadikan sebuah "Gelar" menurut sebuah interpretasi Artikel 18 (1) Konstitusi. Pada 25 Agustus 1992, Dewan Tinggi Madhya Pradesh mengeluarkan sebuah pernyataan sementara yang menangguhkan seluruh penghargaan sipil. Sebuah Badan Divisi Khusus dari Dewan Tertinggi dibentuk dan terdiri dari lima hakim; A. M. Ahmadi C. J., Kuldip Singh, B. P. Jeevan Reddy, N. P. Singh, dan S. Saghir Ahmad. Pada 15 Desember 1995, Badan Divisi Khusus merestorasikan penghargaan tersebut dan memberikan sebuah pernyataan bahwa "penghargaan Bharat Ratna dan Padma bukanlah gelar menurut Artikel 18 Konstitusi".

C. N. R. Rao dan Sachin Tendulkar (2013)

Pada November 2013, setelah diumumkan bahwa C. N. R. Rao dan Sachin Tendulkar dianugerahi Bharat Ratna, MLK berganda menentang pemberian penghargaan tersebut. MLK menentang pemberian penghargaan kepada Rao dengan menyatakan bahwa ilmuwan India lainnya, seperti Homi Bhabha dan Vikram Sarabhai, telah berjasa lebih dari Rao dan klaimnya menerbitkan 1400 makalah penelitian "secara fisik tidak mungkin". Perkara tersebut menyatakan bahwa Rao telah melakukan plagiarisme, ia tidak layak dipersembahkan dengan penghargaan tersebut tapi harusnya dicabut. MLK menentang pemberian penghargaan tersebut kepada Tendulkar karena Komisi Pemilihan yang berada di bawah Undang-Undang Hak Informasi menginfikasikan bahwa penganugerahaan penghargaan Bharat Ratna kepadanya mencederai kode model konduksi. Petisioner tersebut menyatakan bahwa Tendulkar merupakan seorang Anggota Rajya Sabha yang dinominasikan Kongres Nasional India, keputusan untuk menganugerahinya Bharat Ratna akan mempengaruhi para pemilih dari Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, dan Mizoram dalam proses pemilihan yang sedang berjalan pada waktu itu. MLK lainnya menentang Tendulkar dan beberapa menteri, "dituduh bersekongkol untuk mengabaikan" pemain hoki lapangan India Dhyan Chand."

Pada 4 Desember 2013, Komisi Pemilihan menolak petisi tersebut dengan menyatakan bahwa pemberian penghargaan tersebut terhadap orang dari negara-negara bagian yang sedang tidak melakukan pemungutan suara tidak mencederai kode tersebut. Dewan-Dewan Tinggi lainnya juga menolak petisi yang ditujukan kepada Rao dan Tendulkar tersebut.

Pada 1988, Perdana Menteri waktu itu Rajiv Gandhi (1984–89) memberikan Bharat Ratna secara anumerta kepada aktor film dan mantan Ketua Menteri Tamil Nadu, M. G. Ramachandran, dalam sebuah tawaran untuk mempengaruhi para pemilik sebelum pemilihan majelis Tamil Nadu pada 1989. Keputusan tersebut dikritik karena menganugerahkan Ramachandran sebelum aktivis B. R. Ambedkar dan Vallabhbhai Patel, yang masing-masing baru dianugerahi pada 1990 dan 1991. Ketika Ravi Shankar mengendus pelobian untuk penghargaan tersebut, keputusan yang dibuat oleh Indira Gandhi untuk memberikan penghargaan tersebut secara anumerta kepada K. Kamaraj dianggap mempengaruhi para pemilik Tamil dalam pemilihan majelis Tamil Nadu pada 1977. Perdana Menteri ketujuh V. P. Singh dikritik karena secara anumerta menganugerahi B. R. Ambedkar atas permohonan kaum Dalit.

Pemberian penghargaan tersebut secara anumerta kepada para penerima yang ada sebelum kemerdekaan India pada 1947 atau saat penghargaan tersebut dibuat pada 1954 dikritik oleh para sejarawan. Hal tersebut menyebabkan tuntutan menjadi lebih banyak untuk orang-orang terhormat seperti Kaisar Maurya Asoka, Kaisar Mughal Akbar, kaisar Maratha Shivaji, Penerima Nobel Rabindranath Tagore, biarawan Hindu Swami Vivekananda, dan aktivis kemerdekaan Bal Gangadhar Tilak. Perdana Menteri waktu itu P. V. Narasimha Rao (1991–96) dikritik karena memberikan penghargaan tersebut kepada Vallabhbhai Patel pada 1991, 41 tahun setelah kematiannya pada 1950; dan kepada Subhas Chandra Bose pada 1992, yang menghilang pada 18 Agustus 1945. Sama halnya pada 2015, keputusan Perdana Menteri petahana Narendra Modi untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Madan Mohan Malaviya, yang meninggal pada 1946, mendatangkan kritikan. Janardan Dwivedi, politikus Kongres Nasional India, berkata bahwa Malaviya, yang utamanya bekerja di Varanasi, "sengaja dipilih" oleh Perdana Menteri Modi, yang merupakan Anggota Parlemen petahana dari Varanasi.

Beberapa pemberian dikritik karena dianugerahi kepada orang tersebut hanya setelah mereka meraih pengakuan dunia. Penghargaan untuk Bunda Teresa diumumkan pada 1980, setahun setelah ia dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian. Satyajit Ray meraih sebuah Penghargaan Kehormatan Akademi pada 1992 disusul oleh Bharat Ratna pada tahun yang sama. Pada 1999, Amartya Sen dianugerahi Bharat Ratna, setahun setelah ia mendapatkan Penghargaan Nobel Ekonomi pada 1998. Penghargaan tersebut diproposalkan oleh Presiden K. R. Narayanan kepada Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee yang menyepakati proposal tersebut.

Meskipun perekomendasian untuk penghargaan tersebut hanya dapat dibuat oleh Perdana Menteri kepada Presiden, terdapat beberapa tuntutan dari berbagai partai politik untuk menghormati pemimpin mereka. Pada Januari 2008, pemimpin Partai Bharatiya Janata (PBJ) L. K. Advani menulis kepada Perdana Menteri Manmohan Singh agar merekomendasikan pendahulu Singh Atal Bihari Vajpayee untuk penghargaan tersebut. Tuntutan tersebut disusul oleh pelobi Partai Komunis India (Marxis) untuk pemimpin mereka, Jyoti Basu, mantan Ketua Menteri Bengal Barat. Basu, ketua menteri yang paling lama menjabat di India, berkata bahwa ia akan menolak penghargaan tersebut, jika dianugerahkan. Tuntutan yang sama dibuat oleh Partai Telugu Desam, Partai Bahujan Samaj, dan Shiromani Akali Dal untuk pemimpin penting mereka N. T. Rama Rao, Kanshi Ram, dan Parkash Singh Badal. Pada September 2015, sebuah partai politik regional Shiv Sena yang menuntut penghargaan untuk aktivis kemerdekaan Vinayak Damodar Savarkar menyatakan bahwa ia telah "sengaja diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya" namun keluarganya menyatakan bahwa mereka tidak membuat tuntutan semacam itu dan bahwa pejuang kemerdekaan tersebut dikenal karena jasa-jasanya pada gerakan kemerdekaan dan tidak membutuhkan sebuah penghargaan untuk pengakuan.

Menurut peraturan asli, olahragawan tidak layak untuk mendapatkan Bharat Ratna; namun, sebuah revisi dari peraturan tersebut pada Desember 2011 membuat "bidang kemanusiaan manapun" menjadi layak. Kemudian, beberapa nama olahragawan diperbincangkan; salah satu orang yang paling banyak diperbincangkan adalah pemain hoki lapangan Dhyan Chand, yang direkomendasikan beberapa kali untuk penghargaan anumerta. Pada 2011, 82 anggota parlemen merekomendasikan nama Chand untuk penghargaan tersebut kepada Kantor Perdana Menteri. Pada Januari 2012, Kementerian Urusan Pemuda dan Olahraga memajukan nama tersebut kembali, kali ini bersama dengan penembak peraih medali Olimpiade Musim Panas 2008 Abhinav Bindra dan pendaki gunung Tenzing Norgay. Bindra sebelumnya direkomendasikan untuk penghargaan tersebut pada Mei 2013 oleh Asosiasi Senapan Nasional India. Pada Juli 2013, kementerian kembali merekomendasikan Dhyan Chand. Namun, pada November 2013, pemain kriket Sachin Tendulkar menjadi olahragawan pertama yang meraih penghargaan tersebut dan hal tersebut mendatangkan kritikan bagi pemerintah.

Pada 26 Oktober 2012, LKM meminta Dewan Tinggi Karnataka untuk membawakan petisi ke Kementerian Urusan Dalam Negeri agar Bharat Ratna diberikan kepada Mahatma Gandhi. Pada 27 Januari 2014, seorang konsel menyatakan kepada petisioner dengan bahwa setelah melihat pernyataan berganda dari petisioner tersebut, mereka bersama dengan informasi yang berada di bawah RTI mkenyatakan bahwa rekomendasi agar penghargaan tersebut diberikan kepada Gandhi telah dilakukan beberapa kali di masa lalu dan dihadapkan kepada Kantor Perdana Menteri. Sebuah badan divisi yang terdiri dari Ketua Hakim D.H. Waghela dan Hakim B.V. Nagarathna menolak petisi tersebut dengan menyatakan bahwa subyek tersebut tidak dapat mengikuti proses keputusan pengadilan, nominasi dan penganugerahan manapun dikarenakan keputusan dari otoritas tertinggi dari Pemerintah.